News

Kerugian Negara 100 Trilliun per Tahun Akibat Kemacetan Jabodetabek-Bandung

Jakarta, Journalarta.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pengoperasian moda transportasi Lintas Rel Terpadu (LRT) dapat membuat masyarakat berpindah moda angkutan dari pribadi menjadi massal. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kemacetan, utamanya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Presiden Jokowi mengatakan akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, secara makro ekonomi kerugian negara hampir Rp100 triliun per tahun.

“Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung. Ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali,” ujar Jokowi dikutip dalam keterangannya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, (10/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mencoba LRT jalur Bekasi dari Stasiun Jati Mulya di Bekasi menuju Stasiun Dukuh Atas di Jakarta. Setelah uji coba dinilai baik, Ia yakin LRT Jabodebek bisa dioperasikan pada akhir bulan Agustus ini.

“Kemungkinan (dioperasikan) insyaallah 26 Agustus,” imbuhnya.

Selain LRT, Jokowi mengatakan pemerintah juga tengah menggenjot moda transportasi massal lainnya untuk segera dioperasikan, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia berharap moda transportasi massal tersebut bisa dioperasikan pada bulan September sehingga bisa menjadi bagian dari solusi mengurangi kemacetan maupun polusi.

“Kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Makin cepat dioperasikan makin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi,” jelasnya.

Untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi massal, Presiden Jokowi menilai pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.

“Oleh sebab itu, perlu PSO, ada subsidi baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” tandasnya.(*)


Eksplorasi konten lain dari Journalarta

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Related Posts