“Saya tidak ragu ketika Islam masuk ke ruang publik maka bisa membangun etika publik yang lebih baik. Mistik sintesis sama dengan bhinneka tunggal ika, bagaimana cara Islam melakukan internalisasi dengan budaya nusantara sehingga tidak muncul kekerasan. Pertemuan Islam dengan Pancasila itu hasil dari ‘tabrakan’, terjadi kompromi, sikap kompromi itu harus terus menerus terjadi,” imbuh Suaedy.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Yayah Khisbiyah, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta memaparkan bahwa banyak analis yang betul-betul terkejut dengan fenomena dinasti politik atau set back demokrasi.
“Banyak analis menganggap bahwa Jokowi adalah solusi dari problem mandeknya demokrasi sejak orba, dia yang berangkat dari rakyat jelata, tapi kemudian dalam kurun waktu hampir 10 tahun kita dikejutkan dengan berbagai macam manuver yang memberangus demokrasi,” Ungkap Yayah.
Indikatornya banyak menurut Yayah, misalnya terjadi kemunduran demokrasi atau meningkatnya demokrasi liberal, bahkan ada kata kata yang sangat keras, antara lain ditujukan rektor Paramadina yakni mengenai masalah kebebasan berpendapat.
“Indikator pertama adalah pembatasan kebebasan berpendapat dan kritik dari masyarakat, mereka yang mengkritik diberi label radikalisme tak Pancasilais dan ancaman pemenjaraan,” tegasnya.
Menyinggung masalah Korupsi dan KKN, banyak pengamat mengatakan korupsi dan oligarki sekarang menguat.
“Hasil dari korupsi dan oligarki adalah aset yang harusnya jadi milik bersama tidak terdistribusi secara adil. Distribusi SDA berlangsung timpang, sosial ekonomi tidak adil dan berimbang,” terang Yayah.
Narasumber lainnya Pdt. Izak Y.M. Lattu, Ph.D l, Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana menyatakan bahwa Pemilu konteks demokrasi tak bisa dilupakan dari tujuan berbangsa dan ber-pancasila. Eetika dalam konteks multikultural seperti Indonesia, kita harus meyakini Pancasila sebagai pengikat sosial.
“Fatsun politik kita harus betul berdiri tegas bahwa kita ingin pemimpin bersama yang betul menjaga tatanan kebangsaan kita. Dia tak boleh kompromi dengan kelompok radikal, fundamentalis yang berpotensi menggunakan demokrasi untuk tujuan yang tidak demokratis,” jelasnya.
“Proses rekrutmen politik dan demokrasi di Indonesia tak boleh hanya menguntungkan satu kelompok, cukup di era kolonial saja, sebab kalau kembali lagi kita akan mengalami kolonialisme baru dengan menggunakan struktur baru,” tambah Lattu.
Sementara itu KH Aan Subhan Aziz, S.Ag, M.Ag, Pengasuh Pesantren El-Karim Pandeglang Banten mengingatkan pentingnya menolak politisasi agama.
“Tetapi agama sebagai nilai dalam berpolitik menjadi fondasi, tak boleh agama diturunkan derajatnya menjadi alat menjadi instrumen menjadi pemuas daripada nafsu kekuasaan, agama harus menjadi pembimbing,” jelasnya.
“Kita ingin Indonesia ke depan di isi oleh generasi yang memang tidak memolitisasi agama. Tapi ia hidup bersama etika sebagai nilai dasar yang terus menerus kita tanamkan dalam keseharian,“ imbuhnya.(*)