”Saat ini 24.000 diaspora mahasiswa Indonesia di Jerman, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki kontribusi kepada Jerman dalam menyumbangkan mahasiswanya untuk menempuh Pendidikan,” terangnya.
Dalam hal pengembangan biaya pendidikan tinggi, jejaring internasional merupakan suatu aspek yang perlu di gali.
“Sehingga, yang menjadi persoalan bagi negara maju, Pendidikan adalah bisnis dimana dijadikan ladang bisnis yang bukan main” tegas Bambang.
Dr. Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) membandingkan jumlah penduduk Indonesia 275 juta dengan Jerman yang jumlahnya 84 juta.
“Income perkapita pada 2023 Indonesia ada di angka USD 5.000, sedangkan Jerman sudah di angka USD 49.000. Indonesia memiliki target saat 2045 Indonesia Emas memiliki target USD 30.000. Anggaran APK Pendidikan Indonesia 39,7 berdasarkan data Kemdikbudristek sedangkan data BPS 31,45 dengan ini kita perlu mengejar dan membandingkan dengan negara-negara tetangga,” paparnya.
Menurutnya, biaya pendidikan di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan Malaysia. 52% dari anggaran Pendidikan tersebut jadi dana transfer daerah yang dikelola daerah untuk pembangunan SD, SMP dan SMA.
“Kemudian 12% dari anggaran Pendidikan sejumlah 77 triliun ditambah 7% total 47,3 triliun masih kewenangan kementerian keuangan. Hal ini sedang dibahas pada komisi X DPR, tentu dengan adanya diskusi ini akan menambah ilmu mengenai pengelolaan UKT,” kata Saufi.
“Dengan kondisi keuangan negara, kita tetap perlu UKT untuk memberikan masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam artian yang berpunya akan melakukan subsidi silang kepada yang tidak punya. Tentu saja pemerintah terus mencari BOPT dengan mencari sumber dana lain,” tegasnya.
“Dalam hal ini, kemendikbud ristek belum memiliki kewenangan anggaran Pendidikan diluar yang diajukan. Dari 660 triliun, hanya 20% atau 98 triliun yang dikelola oleh kemendikbud ristek” tutur Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko PMK itu.
Drg. Eko Kurniawan Putra menyampaikan bahwa sistem pembiayaan sehingga melibatkan pinjaman online tentu saja memberatkan. Sebenarnya sudah sangat lama tiap mahasiswa yang memiliki mental untuk berbisnis dalam hal ini entrepreneur.
“Banyak mahasiswa yang melihat kanan kiri temannya melakukan trading dan lain sebagainya, kadang juga pinjaman online ini dipergunakan untuk gaya hidup bukan Pendidikan sehingga perlunya mengatur keuangan dan mengelola bisnis dengan sebaik-baiknya,” kata Eko.(*)