PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Maraknya praktik perjudian berkedok gelanggang permainan (Gelper) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai bukan barang baru. Oleh karena itu, sikap tegas dan keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas perjudian di Kabupaten Bangka sangat dinanti masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Markas Daerah (Mada) Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Perjuangan (Ormas LMPP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Evan Satriady dalam keterangannya dihadapan awak media saat berada di salah satu Warkop yang ada di Pangkalpinang, Minggu (21/7/2024).
Menurut Kando Evan, demikian sapaan akrabnya, Judi bukan barang baru dan bukan hal yang dianggap aneh lagi di kota Sungailiat Kabupaten Bangka.
“Saya sendiri sempat melihat dan investigasi disana. Memang sangat menggiurkan, di sela-sela saya sedang asyik berbincang dengan pengurus yang notabene teman lama saya, tiba-tiba saya dipanggil dan di suruh keluar oleh seseorang,” ujarnya.
Evan menuturkan berdasarkan informasi dari rekan-rekan satu timnya bahwa orang tersebut adalah oknum anggota yang berdinas di Kompi Senapan B Sungailiat.
“Dia sempat berkata, kamu ini tidak sopan kenapa masuk lewat pintu masuk utama bukan melewati dirinya yang jaga di pintu sebelah. Kamu siapa dan dari mana berani berani nya masuk tanpa permisi ke saya,” tutur Kando Evan menirukan ucapan oknum anggota yang dilontarkan kepadanya tersebut.
Evan mengungkapkan, hal ini tentunya sangat menciderai kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Darat (AD) karena Bangka itu bukan Las Vegas, jadi aparat tidak boleh tutup mata dan harus segera menutup secara permanen praktik judi di lokasi tersebut.
“Dan untuk oknum anggota yang sudah berlagak seperti tidak mati lagi atau sudah merasa kebal dan tidak takut akan hukum, kepada pimpinannya untuk segera mengambil langkah yang sepatutnya berlaku di kesatuannya,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Evan, Untuk menertibkan praktik judi berkedok Gelper maupun jenis judi lainnya di Bangka, perlu goodwill dari pemerintah bila perlu presiden turun tangan.