PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Dinamika politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) semakin menarik dengan dipastikannya Erzaldi Rosman Djohan dan Yuri Kemal Fadlullah sebagai pasangan calon di Pilgub Babel 2024. Mereka mendapatkan dukungan dari koalisi awal yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, dan PBB, dengan total 10 kursi di DPRD Provinsi Babel, lebih dari cukup untuk memenuhi syarat minimal 9 kursi, Senin (30/7/2024).
Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ariandi Zulkarnain, Gerindra telah memenuhi syarat menjadi pemain kunci dalam Pilgub Babel kali ini karena memiliki petahana.
“Gerindra tentu sangat-sangat menjadi key player pada kontestasi kali ini karena memang memiliki petahana. Konstelasi politik di daerah yang memiliki petahana cenderung sangat diuntungkan,” jelas Ariandi.
Ariandi menekankan bahwa ada kepentingan publik yang harus dibawa ke dalam ruang kontestasi, termasuk isu-isu lokal yang perlu dirawat dan diselesaikan bersama.
“Sehingga konstelasi pilkada tidak lepas dari kontestasi gagasan,” tambahnya.
Proses politik untuk Pilgub Babel 2024 telah dimulai beberapa bulan lalu dan kini berfokus pada mekanisme pengawalan rekomendasi hingga ke DPP.
Erzaldi dan Yuri menjadi pasangan calon pertama yang mendapatkan koalisi pengusung.
“Di atas kertas memang begitu hukumnya bahwa petahana setidaknya memiliki resource (sumber daya) lebih dalam memulai pemilu karena mereka tidak memulai dari nol,” sambung Akademisi kelahiran 1992 ini.
Kinerja pemerintahan sebelumnya seringkali menjadi modal bagi petahana untuk kembali membuat kebijakan yang bertujuan untuk memajukan daerah.
“Mereka bisa meng-call back apa yang sudah mereka lakukan dalam lima tahun terakhir dan meramu kembali dalam program-program ke depan,” kata Ariandi.
Ariandi mengatakan bahwa pemilu seharusnya menjadi agenda untuk membangun politik representasi, yang baik bagi daerah dan dapat membantu melakukan konsolidasi demokrasi.
“Untuk melahirkan kepentingan publik dalam ruang kebijakan,” harap magister ilmu politik ini.
Politik representasi bagi Ariandi memiliki empat unsur: formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Sayangnya, dua unsur terakhir sering diabaikan.
“Saya kira inilah momentumnya, bagaimana ruang kebijakan itu benar-benar dihasilkan dari ruang representasi yang unsurnya bukan hanya sekedar simbolik dan formalistik,” pintanya.