Kinerja pemerintahan saat mereka memimpin cenderung dijadikan modal oleh petahana untuk kembali membuat kebijakan agar daerah lebih berkembang.
“Mereka bisa meng-call back apa yang sudah mereka lakukan dalam lima tahun terakhir dan meramu kembali dalam program-program ke depan,” kata Ariandi.
Ariandi mengatakan bahwa pemilu seharusnya menjadi agenda untuk membangun politik representasi.
Bagaimana pemilu menjadi agenda baik bagi daerah dan bersama melakukan konsolidasi demokrasi.
“Untuk melahirkan kepentingan publik dalam ruang kebijakan,” harap magister ilmu politik ini.
Politik representasi bagi Ariandi memiliki empat unsur: formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Sayangnya, dua unsur terakhir sering diabaikan.
“Saya kira itulah momentumnya, bagaimana ruang kebijakan itu benar-benar dihasilkan dari ruang representasi yang unsurnya bukan hanya sekedar simbolik dan formalistik,” pintanya.
Masih menurut Ariandi, siapa pun nanti peserta kontestasi di Pilkada harus memiliki perencanaan terukur bagi pembangunan Babel.
“Ada kepentingan publik yang juga harus dibawa ke dalam ruang kontestasi, isu lokal apa yang perlu dirawat dan diselesaikan bersama. Sehingga konstelasi pilkada tidak lepas dari kontestasi gagasan,” harapnya.
Pilkada Babel 2024 menjadi ajang yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan munculnya Erzaldi Rosman Djohan dan Yuri Kemal Fadlullah sebagai pasangan calon pertama yang didukung koalisi, persaingan politik di Babel dipastikan akan semakin menarik.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka mengembangkan program-program yang dapat membawa perubahan positif bagi Babel. (Red/KBO Babel)