PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Ketergantungan Provinsi Bangka Belitung (Babel) terhadap sektor pertambangan timah hingga saat ini masih sangat tinggi. Di tengah kondisi ini, salah satu tokoh politik terkemuka di Babel, Erzaldi Rosman Djohan kembali menyuarakan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak penambang rakyat terutama terkait penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dalam wawancara pada Kamis (17/10/2024), Erzaldi mengakui bahwa hambatan regulasi menjadi salah satu faktor utama yang membuat proses perizinan dan regulasi terkait WPR dan IPR masih terkatung-katung.
“Soal WPR dan IPR itu terus kami perjuangkan, meskipun berbagai aturan dan regulasi membuat masalah itu sulit terealisasi,” ujarnya.
Erzaldi sangat memahami betul bahwa masyarakat Babel masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, terutama timah. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menyiapkan masyarakat untuk kehidupan pasca-tambang, mengingat sumber daya alam yang terbatas.
Ketergantungan Masyarakat Terhadap Tambang
“Pastilah, bagaimanapun masyarakat Babel harus dipersiapkan untuk kehidupan pasca-tambang. Namun, bahwa sekarang ini ketergantungan masyarakat Babel terhadap tambang masih sangat dominan dan tinggi, juga tidak bisa diabaikan,” ujar Erzaldi.
Menurutnya, di satu sisi perlu ada upaya untuk mengalihkan ketergantungan masyarakat dari tambang menuju sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan.
Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa penambang rakyat harus diberikan kesempatan untuk bekerja dengan aturan yang jelas dan pasti. Inilah yang menjadi dasar dari perjuangan Erzaldi dalam memperjuangkan WPR dan IPR.
“Di satu sisi kita harus mempersiapkan masyarakat Babel untuk pasca tambang, namun di sisi lain kita juga ingin agar masyarakat yang hidup dari pertambangan bisa menambang dengan tenang, sesuai aturan, dan berdiri di atas regulasi yang jelas dan pasti,” lanjutnya.
Komitmen Erzaldi untuk Penambang Rakyat
Saat disinggung mengenai langkah-langkah yang akan diambilnya jika terpilih kembali untuk memimpin Babel selama lima tahun ke depan, Erzaldi menegaskan bahwa persoalan WPR dan IPR menjadi salah satu prioritas utamanya.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini akan menjadi salah satu langkah awal untuk memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat di Babel.