PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Dunia media di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memanas menyusul pemberitaan terkait isu SARA yang melibatkan seorang oknum pegawai Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UNMUH Babel), SW yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian beberapa waktu lalu.
Kasus ini terus bergulir bahkan sampai menyeret nama UNMUH Babel sebagai institusi, menciptakan polemik di tengah masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi.
Dalam wawancara pada Jumat, 1 November 2024, Rektor UNMUH Babel, Fadillah Sabri akhirnya angkat bicara.
Di hadapan awak media, Fadillah menegaskan bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan UNMUH Babel sebagai lembaga. Menurutnya tindakan SW merupakan tanggung jawab pribadi.
“Jika yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut di luar jam kerja dan tidak dalam kapasitas sebagai pegawai universitas, itu sepenuhnya menjadi hak pribadinya,” jelasnya.
Namun, Fadillah juga menegaskan bahwa UNMUH Babel tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika pegawainya terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Kami tidak akan ragu untuk memecat yang bersangkutan jika terbukti melanggar hukum atau melakukan tindakan asusila. Namun, kami harus menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap sebelum memberi sanksi disiplin,” tegasnya.
Ketika ditanya soal dampak kasus ini terhadap nama baik UNMUH Babel, Fadillah menyebut belum mempertimbangkan langkah hukum saat ini.
Namun, jika pemberitaan tersebut terus berkembang dan membawa dampak negatif terutama secara psikologis, ia mengisyaratkan bahwa langkah hukum mungkin akan diambil.
“Jika terus merugikan nama baik institusi, kami akan bertindak pada waktu yang tepat,” ujarnya.
Menurut Fadillah, masalah ini sebenarnya berawal dari percakapan di grup WhatsApp yang kemudian bocor ke publik. Ia mempertanyakan alasan informasi pribadi tersebut sampai tersebar luas, dan merasa tidak adil jika kampus ikut diseret.
“Ini adalah ujian bagi UNMUH Babel. Serang individunya, bukan institusinya, karena itu tidak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadillah menyampaikan bahwa Muhammadiyah termasuk UNMUH Babel tidak terlibat dalam politik praktis dan menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam Pilkada.
“Kami menerima arahan dari pengurus pusat Muhammadiyah untuk tidak memihak dalam pemilihan kepala daerah,” jelasnya.