Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Selatan, Suwandi, menegaskan bahwa setiap usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dalam program pembentukan perda harus dilengkapi dengan naskah akademik. Permintaan ini disampaikan untuk memastikan kualitas regulasi daerah yang akan disahkan memiliki landasan kajian yang kuat dan komprehensif.
Suwandi menjelaskan bahwa naskah akademik merupakan syarat mutlak dalam proses penyusunan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Tanpa dokumen tersebut, usulan raperda tidak akan diproses lebih lanjut dalam program legislasi daerah Bangka Selatan. Kebijakan ini bertujuan menjamin bahwa setiap regulasi yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Perda
Naskah akademik berfungsi sebagai dokumen kajian ilmiah yang memuat latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu rancangan peraturan. Dokumen ini juga memuat analisis dampak kebijakan, harmonisasi dengan regulasi lain, serta proyeksi implementasi di lapangan. Dengan adanya naskah akademik, pembahasan raperda menjadi lebih terarah dan berbasis data.
Wakil Ketua Bapemperda menekankan bahwa banyak usulan raperda dari berbagai pihak yang masuk tanpa dilengkapi kajian mendalam. Padahal, pembentukan peraturan daerah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses legislasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan yang mengusulkan raperda harus mempersiapkan naskah akademik yang memadai.
Komitmen DPRD Tingkatkan Kualitas Legislasi Daerah
Langkah pengetatan persyaratan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. DPRD Bangka Selatan berkomitmen hanya akan membahas raperda yang telah melalui proses kajian matang, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Suwandi juga mengimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok masyarakat, maupun elemen lain yang akan mengajukan usulan raperda untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bapemperda. Konsultasi ini penting agar substansi usulan sejalan dengan visi pembangunan daerah dan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.
Para pengusul juga diminta memperhatikan aspek teknis penyusunan naskah akademik, termasuk metodologi penelitian, sumber data, dan kerangka berpikir yang jelas. Bapemperda akan memberikan asistensi teknis bagi pihak-pihak yang membutuhkan panduan dalam menyusun naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan.
Kebijakan ini diharapkan menjadi filter awal untuk memastikan hanya usulan raperda berkualitas yang masuk dalam program legislasi daerah. Dengan demikian, DPRD Bangka Selatan dapat lebih fokus membahas substansi regulasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, tanpa terbebani oleh usulan yang belum matang secara konsep.
Langkah progresif DPRD Bangka Selatan ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap good governance. Sama seperti berbagai upaya pembenahan di wilayah Babel, penguatan proses legislasi menjadi kunci terciptanya pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan.
Ke depan, publik berharap kebijakan ini konsisten diterapkan tanpa pandang bulu, sehingga setiap peraturan daerah yang lahir benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan.
Sumber: Antara Babel (baca selengkapnya)
Sumber: Antara Babel (baca selengkapnya)
