Jakarta — Massa dari Serikat Petani Sawit Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (26/5/2026), untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ekspor sawit satu pintu yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi unjuk rasa ini menjadi gelombang protes terbaru dari para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang merasa dirugikan oleh regulasi baru tersebut.
Kebijakan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) melalui satu pintu yang diterapkan pemerintah dinilai mempersulit akses petani rakyat ke pasar internasional. Sebelumnya, petani dan perusahaan kecil-menengah dapat mengekspor CPO melalui berbagai jalur dan mitra dagang. Namun, dengan sistem terpusat ini, seluruh aktivitas ekspor harus melalui satu badan atau mekanisme yang ditunjuk pemerintah.
Keluhan Utama Para Petani Sawit
Koordinator aksi lapangan menyampaikan bahwa kebijakan ini justru menguntungkan korporasi besar dan mematikan petani kecil yang selama ini mengandalkan ekspor sebagai sumber pendapatan utama. “Kami menolak keras regulasi yang diskriminatif ini. Petani sawit rakyat sudah susah payah menanam dan merawat kebun, tapi akses pasar malah dipersempit,” ujar salah satu juru bicara massa yang ditemui di lokasi aksi.
Menurut pengakuan peserta aksi, sistem ekspor satu pintu menciptakan birokrasi berlapis yang justru menambah biaya operasional. Mereka khawatir margin keuntungan akan tergerus habis oleh berbagai pungutan administratif. Keluhan serupa sebenarnya juga sering disampaikan petani di berbagai daerah terkait kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat kecil.
Persoalan tata niaga sawit memang bukan hal baru di Indonesia. Di beberapa wilayah seperti Bangka Belitung, konflik lahan perkebunan sawit masih menjadi polemik berkepanjangan antara petani, korporasi, dan pemerintah daerah.
Tuntutan kepada Kementerian Pertanian
Dalam orasinya, serikat petani menuntut Kementan untuk segera mengkaji ulang kebijakan ekspor CPO satu pintu. Mereka meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani rakyat, sebelum menerapkan regulasi yang berdampak luas terhadap industri kelapa sawit nasional.
“Kami bukan menolak regulasi, tapi kami menolak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan kami sebagai pelaku usaha di lapangan. Pemerintah harus turun ke bawah, lihat realita petani sawit, baru buat aturan,” tegas salah satu peserta aksi yang mengaku mewakili petani dari Sumatera Utara.
Hingga siang ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pertanian terkait aksi protes tersebut. Namun, beberapa pejabat Kementan terlihat menerima delegasi perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi secara langsung di dalam gedung kantor.
Potensi Dampak terhadap Industri Sawit Nasional
Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jutaan petani dan pekerja yang bergantung pada sektor ini. Kebijakan ekspor satu pintu, meski bertujuan meningkatkan daya saing dan pengawasan, berpotensi menimbulkan efek domino jika tidak diimplementasikan dengan matang.
Para pengamat ekonomi pertanian menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan bertahap dengan sosialisasi menyeluruh kepada petani kecil dan menengah. Sistem satu pintu sebenarnya dapat efektif jika disertai dengan kemudahan akses, transparansi harga, dan perlindungan terhadap petani dari monopoli pihak tertentu.
Aksi damai ini direncanakan berlangsung hingga sore hari, dengan massa yang terus berdatangan dari berbagai wilayah untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Mereka berharap suara petani sawit rakyat tidak diabaikan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup jutaan keluarga di Indonesia.
Sumber: Tribunnews (baca selengkapnya)
Sumber: Tribunnews (baca selengkapnya)
