Polemik program bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat respons tegas dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan prosedur konstitusional serta ketentuan syariat Islam.
Pernyataan politikus Partai Gerindra ini muncul di tengah kritik publik yang menyoroti timing pelaksanaan program, yang bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Prancis saat perayaan Idul Adha berlangsung di Indonesia. Kontroversi ini memicu perdebatan tentang penggunaan dana publik untuk program keagamaan dan prioritas kepemimpinan presiden.
Argumentasi Legal dan Konstitusional
Habiburokhman menjelaskan bahwa penggunaan APBN untuk program bantuan sosial keagamaan memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi negara untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah warganya, termasuk melalui program bantuan kurban yang telah menjadi tradisi di berbagai pemerintahan sebelumnya.
“Ini bukan hal baru. Program bantuan kurban dari pemerintah sudah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya,” tegasnya. Ia menekankan bahwa selama penggunaan anggaran sesuai dengan pos yang telah ditetapkan dalam APBN dan melalui mekanisme pengadaan yang transparan, maka tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.
Dari perspektif administratif, bantuan sosial dalam bentuk program keagamaan memang termasuk dalam kategori belanja negara yang sah, sepanjang memenuhi kriteria kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. APBN 2025 mengalokasikan anggaran untuk berbagai program sosial, termasuk yang terkait dengan kegiatan keagamaan yang bersifat nasional.
Dimensi Syariat dan Legitimasi Keagamaan
Habiburokhman juga menyoroti aspek keagamaan dari kontroversi ini. Ia menjelaskan bahwa secara syariat Islam, penggunaan dana publik untuk membeli hewan kurban yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat adalah tindakan yang sah, bahkan terpuji, selama niat dan prosesnya benar.
“Secara syar’i, ini justru bentuk kepedulian negara terhadap ibadah umat,” katanya. Program ini memungkinkan ribuan keluarga yang tidak mampu membeli hewan kurban sendiri tetap bisa mendapatkan daging kurban saat Idul Adha, yang merupakan manifestasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam.
Kementerian Agama sebelumnya juga telah memberikan penjelasan serupa, menyatakan bahwa program bantuan kurban pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pelaksanaan ibadah di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang mampu.
Konteks Politik dan Timing Kontroversi
Kritik terhadap program ini tidak bisa dilepaskan dari konteks timing pelaksanaannya. Presiden Prabowo berada di Prancis untuk kunjungan kenegaraan saat Idul Adha berlangsung di Indonesia, yang memicu pertanyaan publik tentang prioritas kepemimpinan dan simbol kehadiran presiden di momen penting keagamaan.
Habiburokhman membela keputusan ini dengan argumen bahwa kepemimpinan modern tidak bisa diukur hanya dari kehadiran fisik. “Presiden telah memastikan program berjalan dengan baik sebelum keberangkatannya. Kepemimpinan bukan hanya soal hadir, tapi memastikan sistem bekerja,” jelasnya.
Namun, kritik dari berbagai kalangan menunjukkan adanya ekspektasi publik yang tinggi terhadap simbol kepemimpinan, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kehadiran pemimpin di momen-momen keagamaan penting dianggap sebagai bagian dari ikatan emosional antara presiden dan rakyat.
Situasi ini juga terjadi di tengah dinamika politik pasca-pemilu, di mana setiap kebijakan pemerintahan Prabowo masih mendapat sorotan ketat dari publik dan oposisi. Beberapa pengamat melihat kontroversi ini sebagai bagian dari upaya oposisi untuk menguji legitimasi dan popularitas pemerintahan baru.
Preseden Historis dan Implikasi ke Depan
Program bantuan kurban dari pemerintah bukanlah fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga pernah melaksanakan program serupa, meskipun dengan skala yang berbeda. Yang membedakan adalah intensitas respons publik dan media terhadap program kali ini.
Perbedaan respons ini kemungkinan dipengaruhi oleh ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo, yang berkampanye dengan janji perubahan dan kepemimpinan yang kuat. Setiap kebijakan, sekecil apa pun, menjadi bahan evaluasi publik untuk mengukur konsistensi antara janji kampanye dan kinerja pemerintahan.
Dari sisi fiskal, program senilai miliaran rupiah ini juga memicu diskusi tentang prioritas alokasi APBN di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meskipun secara legal tidak bermasalah, pertanyaan tentang efektivitas dan prioritas pengeluaran negara tetap relevan untuk didiskusikan dalam konteks perencanaan anggaran yang lebih strategis.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Kontroversi ini menunjukkan sensitivitas publik terhadap penggunaan dana negara, terutama yang berkaitan dengan simbol keagamaan dan kepemimpinan. Respons pemerintah dan DPR dalam menjelaskan legitimasi program menjadi ujian komunikasi politik yang penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Habiburokhman menekankan bahwa transparansi dalam pelaksanaan program akan terus dijaga. “Semua prosesnya bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Kami terbuka untuk pengawasan,” katanya. Komitmen transparansi ini penting untuk meredam spekulasi dan membangun kepercayaan bahwa program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi komunikasi publik yang lebih efektif untuk program-program sejenis. Penjelasan yang komprehensif sejak awal, termasuk justifikasi anggaran, mekanisme distribusi, dan manfaat sosial yang terukur, dapat mencegah munculnya kontroversi yang sebenarnya bisa dihindari.
Dalam jangka panjang, kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintahan Prabowo tentang pentingnya mengelola persepsi publik, terutama di era media sosial di mana setiap kebijakan dapat dengan cepat menjadi viral dan memicu respons emosional. Keseimbangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik.
