Djarot Sindir Jokowi: Tunjukkan Ijazah, Tak Usah Drama

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo menempuh langkah sederhana untuk mengakhiri polemik ijazah yang terus bergulir: menunjukkan ijazah asli kepada publik. Permintaan ini disampaikan dengan nada tegas namun santai, menyarankan Jokowi menghindari drama persidangan yang berpotensi berkepanjangan.

Pernyataan Djarot muncul saat Jokowi berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah setelah kondisi kesehatannya pulih. Momentum ini menjadi menarik karena menunjukkan dinamika hubungan antara mantan presiden dengan partai yang pernah mengusung dirinya dalam dua kali Pilpres.

Sindiran Halus dari Kader Senior PDI-P

Dalam acara Bimbingan Teknis DPRD PDI-P se-Indonesia Sabtu (30/5/2026), Djarot menyampaikan pendapatnya dengan gaya khas yang lugas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan Jokowi mengambil jalan paling sederhana untuk menyelesaikan perdebatan yang terus muncul di ruang publik.

“Paling enak itu enggak usah pakai drama-drama. Enggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda gitu ya,” ujar Djarot, memberikan analogi langsung tentang bagaimana ia akan merespons pertanyaan serupa.

Djarot menekankan bahwa menunjukkan ijazah asli akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan menghentikan spekulasi yang terus berulang. Menurutnya, transparansi langsung lebih efektif dibanding membiarkan kasus ini berlarut melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan.

“Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya,” tambahnya, menekankan pentingnya kepastian publik dalam isu ini.

Konteks Polemik yang Berulang

Persoalan keaslian ijazah Jokowi bukanlah isu baru dalam konstelasi politik Indonesia. Sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga periode kepresidenannya, pertanyaan tentang kredensial pendidikan Jokowi sesekali muncul ke permukaan, meski tidak pernah terbukti secara hukum.

Polemik ini kerap menjadi amunisi politik dari berbagai pihak, terutama menjelang momen-momen politik penting. Namun Jokowi dan tim hukumnya selama ini cenderung menempuh jalur hukum untuk merespons tuduhan-tuduhan tersebut, termasuk menggugat pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar.