Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo menempuh langkah sederhana untuk mengakhiri polemik ijazah yang terus bergulir: menunjukkan ijazah asli kepada publik. Permintaan ini disampaikan dengan nada tegas namun santai, menyarankan Jokowi menghindari drama persidangan yang berpotensi berkepanjangan.
Pernyataan Djarot muncul saat Jokowi berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah setelah kondisi kesehatannya pulih. Momentum ini menjadi menarik karena menunjukkan dinamika hubungan antara mantan presiden dengan partai yang pernah mengusung dirinya dalam dua kali Pilpres.
Sindiran Halus dari Kader Senior PDI-P
Dalam acara Bimbingan Teknis DPRD PDI-P se-Indonesia Sabtu (30/5/2026), Djarot menyampaikan pendapatnya dengan gaya khas yang lugas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan Jokowi mengambil jalan paling sederhana untuk menyelesaikan perdebatan yang terus muncul di ruang publik.
“Paling enak itu enggak usah pakai drama-drama. Enggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda gitu ya,” ujar Djarot, memberikan analogi langsung tentang bagaimana ia akan merespons pertanyaan serupa.
Djarot menekankan bahwa menunjukkan ijazah asli akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan menghentikan spekulasi yang terus berulang. Menurutnya, transparansi langsung lebih efektif dibanding membiarkan kasus ini berlarut melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan.
“Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya,” tambahnya, menekankan pentingnya kepastian publik dalam isu ini.
Konteks Polemik yang Berulang
Persoalan keaslian ijazah Jokowi bukanlah isu baru dalam konstelasi politik Indonesia. Sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga periode kepresidenannya, pertanyaan tentang kredensial pendidikan Jokowi sesekali muncul ke permukaan, meski tidak pernah terbukti secara hukum.
Polemik ini kerap menjadi amunisi politik dari berbagai pihak, terutama menjelang momen-momen politik penting. Namun Jokowi dan tim hukumnya selama ini cenderung menempuh jalur hukum untuk merespons tuduhan-tuduhan tersebut, termasuk menggugat pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar.
Permintaan Djarot kali ini menarik karena datang dari internal partai yang selama ini menjadi basis politik Jokowi. PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi dalam dua periode kepresidenan memiliki kepentingan politik untuk menjaga kredibilitas figur-figur yang pernah diusungnya.
Safari Politik Jokowi dan Respons PDI-P
Pernyataan Djarot tentang ijazah muncul dalam konteks pertanyaan wartawan mengenai rencana Jokowi untuk berkeliling ke sejumlah daerah. Setelah kondisi kesehatannya pulih, Jokowi mengaku memiliki banyak undangan dari berbagai wilayah untuk hadir di acara-acara masyarakat.
“Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada,” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Senin (24/5/2026).
Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebutkan Jokowi akan mengunjungi sejumlah daerah termasuk Lampung, NTT, dan Jawa Barat dalam waktu dekat. Rencana ini sempat memicu spekulasi tentang kemungkinan Jokowi membangun basis politik baru atau bahkan kekuatan oposisi menghadapi dinamika politik mendatang.
Namun Djarot dengan tegas membantah anggapan bahwa PDI-P merasa terganggu dengan rencana kunjungan Jokowi tersebut. Justru sebaliknya, ia melihat aktivitas mantan presiden ini sebagai sesuatu yang akan memperkuat soliditas internal partai.
“Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu justru partai kita semakin solid ya. Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya,” ungkap Djarot.
Dinamika Politik Internal PDI-P
Respons Djarot menunjukkan dinamika hubungan yang kompleks antara PDI-P dengan Jokowi pasca-kepresidenan. Di satu sisi, partai tetap memberikan kebebasan kepada tokoh yang pernah membawa mereka meraih kemenangan besar dalam dua kali Pilpres. Di sisi lain, ada tuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansi, seperti terlihat dalam permintaan terkait ijazah.
Pernyataan Djarot juga mencerminkan strategi komunikasi politik PDI-P yang lebih terbuka dan kritis, bahkan terhadap figur-figur besar partai. Pendekatan ini bisa dibaca sebagai upaya partai untuk membangun citra independen dan tidak sepenuhnya bergantung pada figur tertentu.
Dalam konteks yang lebih luas, permintaan untuk menunjukkan ijazah asli juga bisa dilihat sebagai bagian dari tren transparansi yang semakin dituntut dari para pemimpin publik di Indonesia. Masyarakat semakin kritis terhadap kredensial dan rekam jejak para pejabat, terutama di era digital di mana informasi mudah diakses dan diverifikasi.
Implikasi Politik dan Langkah Selanjutnya
Permintaan Djarot menempatkan Jokowi dalam posisi yang menarik. Jika memilih menunjukkan ijazah secara terbuka, ini bisa mengakhiri polemik sekaligus menunjukkan sikap transparan. Namun jika memilih jalur hukum seperti biasanya, ini bisa ditafsirkan sebagai menghindar dari tuntutan transparansi langsung.
Bagi PDI-P, pernyataan Djarot menunjukkan partai tidak sepenuhnya berada dalam bayang-bayang Jokowi. Mereka mampu mengkritik dan meminta akuntabilitas, bahkan kepada tokoh yang sempat menjadi wajah utama partai di tingkat nasional.
Ke depan, hubungan antara Jokowi dan PDI-P akan terus menjadi perhatian, terutama menjelang Pilpres 2029. Apakah Jokowi akan tetap menjadi aset politik PDI-P, atau justru membangun jalur politiknya sendiri, masih menjadi pertanyaan terbuka. Respons Jokowi terhadap permintaan Djarot terkait ijazah bisa menjadi salah satu indikator awal pola hubungan ini.
Polemik ijazah yang tampak sederhana ini, pada akhirnya, menjadi cermin dari dinamika politik Indonesia yang kompleks — di mana isu personal, kredibilitas publik, dan strategi politik berkelindan dalam satu narasi yang terus berkembang.
