Menurut Samuel Getachew, jurnalis dan komentator politik Ethiopia, konsolidasi kekuasaan Abiy sejak 2018 telah mengubah lanskap politik negara tersebut. Partai Kemakmuran—partai yang dibentuk Abiy dengan menggabungkan aliansi koalisi etnis lama—kini mendominasi panggung politik nasional, sementara oposisi terpecah dan termarjinalkan.
Tantangan dan Kontroversi Pemilu 2026
Pemilu 2026 dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang mempertanyakan legitimasinya sebagai kontestasi demokratis yang inklusif dan adil. Salah satu isu paling mencolok adalah eksklusi beberapa partai oposisi dari kompetisi. Baik karena alasan administratif maupun tekanan politik, sejumlah kelompok politik tidak dapat mendaftarkan kandidat mereka, sehingga mempersempit pilihan bagi pemilih.
Kekerasan juga menjadi faktor penghambat utama. Di puluhan konstituensi, terutama di wilayah Oromia dan Amhara, pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Kelompok bersenjata mengancam warga sipil, menyerang petugas pemilu, dan merusak infrastruktur pemilihan. Hal ini berarti jutaan warga Ethiopia kehilangan hak pilih mereka—bukan karena pilihan, tetapi karena ketidakmampuan negara menjamin keamanan.
Fragmentasi etnis juga membayangi pemilu ini. Ethiopia adalah negara dengan lebih dari 80 kelompok etnis, dan sistem federalisme etnis yang diterapkan sejak 1990-an telah menciptakan struktur politik yang sangat terdesentralisasi. Namun alih-alih memperkuat harmoni, sistem ini sering kali mempertajam identitas primordial dan persaingan antar kelompok. Partai-partai politik sebagian besar berbasis etnis, dan kampanye sering kali memanfaatkan sentimen identitas daripada platform kebijakan publik.
Martin Plaut, peneliti senior di King’s College London, menilai bahwa pemilu ini tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan Ethiopia. “Partai berkuasa telah membangun mesin politik yang kuat, sementara oposisi terfragmentasi dan tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya politik dan media,” ujarnya. Ketidakseimbangan ini membuat hasil pemilu menjadi relatif dapat diprediksi, meski tingkat partisipasi dan legitimasi tetap menjadi pertanyaan terbuka.
Perspektif Oposisi dan Masyarakat Sipil
Kritik terhadap penyelenggaraan pemilu 2026 datang dari berbagai arah. Kelompok oposisi menuduh pemerintah menggunakan intimidasi, penangkapan, dan sensor media untuk membungkam suara kritis. Beberapa tokoh oposisi ditahan menjelang pemilu dengan tuduhan yang dianggap politis. Ruang publik untuk kampanye bebas sangat terbatas, terutama di luar ibukota Addis Ababa.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.