Desakan AS agar sekutu-sekutunya meningkatkan kapasitas pertahanan menciptakan tekanan politik dan anggaran bagi banyak negara di kawasan. Bagi negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand, ini berarti harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan tuntutan untuk meningkatkan belanja militer.
Rivalitas AS-China yang terus meningkat juga memaksa negara-negara regional untuk membuat pilihan strategis yang sulit. Banyak negara Asia Tenggara memiliki hubungan ekonomi yang dalam dengan China, namun pada saat yang sama mengandalkan kehadiran militer AS untuk keamanan regional.
Evan Laksmana dari IISS menegaskan bahwa tidak ada negara di kawasan yang dapat menghindari lingkungan keamanan yang memburuk ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan meningkatkan kapasitas militer, tetapi seberapa cepat dan dalam bentuk apa.
Sementara itu, peringatan Mirjana Spoljaric tentang konsekuensi humaniter dari produksi dan aliran senjata yang masif tetap menggantung di udara. Dalam konferensi yang didominasi oleh menteri pertahanan dan pejabat militer, perspektif kemanusiaan sering kali menjadi catatan kaki, bukan pertimbangan utama.
Konferensi Shangri-La 2026 berakhir dengan satu pesan yang jelas: Asia-Pasifik memasuki era baru di mana kekuatan militer dipandang sebagai jaminan utama untuk stabilitas. Apakah pendekatan ini benar-benar akan membawa perdamaian, atau justru mempercepat spiral persaingan senjata yang berbahaya, adalah pertanyaan yang belum terjawab.
Yang pasti, seperti yang dikatakan Perdana Menteri Wong, kawasan ini akan menghadapi “badai demi badai” — dan negara-negara di dalamnya bersiap menghadapinya dengan lebih banyak senjata.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.