Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

Dari Pejabat hingga Pengusaha: Jaringan yang Kompleks

Dengan penetapan Glory Harimas, total enam orang kini status tersangka dalam kasus MBG. Lima sebelumnya adalah:

1. Dadan Hindayana — Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, dianggap dalang pemberian akses
2. Sony Sonjaya — Mantan Wakil Kepala BGN
3. Lodewyk Pusung — Mantan Wakil Kepala BGN
4. Asep Yusuf Somantri (AYS) — Orang dekat Sony Sonjaya
5. Andri Mulyono (AM) — Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal penyedia motor listrik untuk BGN

Komposisi tersangka mencerminkan pola sinergis antara pemerintah dan swasta. Pejabat membuka pintu akses. Pengusaha memanfaatkannya. Orang-orang terdekat menjadi fasilitator atau intermediary. Struktur ini sulit dilacak dari luar karena hubungan sosial menyamar sebagai transaksi biasa.

Mark-Up Berlapis Merugikan Anggaran

Kejagung mencurigai ada penyimpangan sistemik berlapis dalam pengelolaan MBG. Pertama, afiliasi tersangka dengan yayasan pengelola SPPG memberikan keuntungan tidak sah dalam mengakses dan mengelola titik dapur. Pemilik yayasan dapat memilih lokasi strategis, memilih pihak yang bisa menjual kembali, dan mengontrol verifikasi.

Kedua — dan lebih merugikan — ada mark-up pengadaan barang. Motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi yang seharusnya diberikan gratis kepada anak murid dibelanjakan dengan harga inflated. Pemasok menaikkan harga 20-50 persen di atas pasar normal. Uang negara tidak habis untuk mutu, tetapi bocor ke komisi dan keuntungan pengusaha.

Kombinasi dua mekanisme ini merugikan negara ratusan miliar. Program yang dirancang untuk pemberdayaan gizi anak berubah menjadi mesin ekstraksi dana publik. Anak-anak tetap menerima makan, tapi nilai yang mereka terima jauh lebih rendah dari yang seharusnya tersedia untuk anggaran tersebut.

Penyelidikan Terus Berkembang

Tim penyidik Kejagung masih mengembangkan penyelidikan ke arah yang lebih luas. Dengan penambahan tersangka keenam, kemungkinan besar ada nama-nama tambahan yang akan bermunculan seiring penggalian alat bukti lebih dalam. Jejak dokumen pengajuan titik dapur, email komunikasi antar-pihak, dan catatan transaksi bank masih dalam tahap analisis.

Proses peradilan kasus MBG menjadi ujian serius bagi institusi penegakan hukum Indonesia. Program sosial semacam ini — yang menyangkut kesejahteraan anak-anak — rentan terhadap korupsi karena anggaran besar dan sorotan publik relatif rendah. Penyelesaian kasus dengan tegas dan transparan akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi amanah publik, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak di sekolah.

Kajian awal Kejagung menunjukkan setidaknya 17 provinsi terlibat dalam distribusi SPPG dengan pola kerja sama yang mirip dengan modus di Jakarta. Potensi kerugian negara dalam skala nasional kemungkinan jauh lebih besar dari estimasi awal.