JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Partai Demokrat secara tegas membantah informasi yang beredar mengaitkan nama Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihak partai menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta dan tergolong fitnah.
Bantahan resmi disampaikan melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (10/6/2026). Pernyataan ini sekaligus merespons beredarnya unggahan yang memuat frasa “dua orang Kolonel usulan AHY” yang dikaitkan dengan keterangan mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang kini berstatus tersangka.
Diketahui, isu ini mencuat setelah Kejaksaan Agung RI (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka pada 3 Juni 2026, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mark-up pengadaan barang senilai lebih dari Rp1 triliun.
Belakangan beredar daftar nama yang diklaim disebut dalam keterangan Sony Sonjaya, salah satunya menyebut adanya dua perwira tinggi yang diusulkan oleh AHY. Informasi ini kemudian menyebar luas di ruang publik dan memicu spekulasi.
Klarifikasi Resmi Partai Demokrat
Herzaky Mahendra Putra menegaskan beberapa hal penting secara tegas bahwa tidak ada hubungan pribadi maupun profesional.
“Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. Beliau tidak pernah bertemu, berkomunikasi, maupun berhubungan dalam urusan apa pun dengan orang tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada usulan atau rekomendasi dan menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, maupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG, pengangkatan pejabat, maupun urusan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Jika frasa ‘dua orang Kolonel usulan AHY’ ditujukan kepada Ketua Umum kami, maka hal itu dipastikan tidak benar dan merupakan fitnah yang merugikan nama baik. Hingga saat ini, tidak ada bukti maupun keterangan resmi dari penegak hukum yang mengaitkan nama AHY dengan perkara ini,” tegas Herzaky.
Sikap Partai Demokrat
Partai Demokrat menyatakan tetap mendukung proses hukum yang transparan dan adil di BGN. “Kami mendukung upaya penegakan hukum untuk mengungkap fakta sesungguhnya dan mempertanggungjawabkan setiap pihak yang terbukti bersalah. Namun, penyebaran informasi tanpa dasar harus dihindari agar tidak menimbulkan kekeliruan di masyarakat,” ujar Herzaky.
Pihaknya juga berharap penegak hukum segera memberikan klarifikasi resmi terkait daftar nama yang beredar agar tidak terus berkembang menjadi isu yang tidak bertanggung jawab.
Status Penyidikan Terkini
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum merilis secara rinci daftar lengkap pihak yang disebut dalam keterangan para tersangka. Penyidik masih terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain, serta menekankan bahwa setiap informasi yang belum diverifikasi bukanlah fakta hukum.
Sementara itu, tim hukum Partai Demokrat menyatakan siap mengambil langkah hukum jika penyebaran informasi yang menyesatkan terus berlanjut dan terbukti merugikan.
