Mahfud Ragukan Keseriusan Pemerintah dalam Reformasi Polri

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusan pemerintah dalam reformasi Polri. Keraguan itu muncul dari minimnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), padahal komisi sudah menyelesaikan laporan lengkap sejak Februari 2026.

“Terus terang sejak awal, saya memang tidak yakin pemerintah ini mau sungguh-sungguh melakukan reformasi. Bahkan mungkin bukan hanya tidak mau, mungkin takut,” ujar Mahfud dalam tayangan YouTube Gaspol Kompas.com, Selasa (16/6/2026). Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyoroti hambatan struktural yang menghalangi transformasi institusi kepolisian terbesar di Asia Tenggara.

Dari Harapan hingga Kefrustasian

Perjalanan Mahfud dalam komisi reformasi dimulai dari kritik. Selama bertahun-tahun, mantan hakim konstitusi itu menyuarakan kekhawatiran terhadap budaya impunitas di tubuh Polri — mulai dari kasus penembakan tanpa izin, pelanggaran hak asasi manusia, hingga praktik pemerasan terhadap publik.

Saat diminta membantu komisi pada September 2025, Mahfud menerima dengan harapan bisa mengubah kritik menjadi aksi. Ia berpikir, jika duduk langsung dalam komisi resmi, suara reformasi tidak akan lagi dianggap sekadar “omon-omon” tanpa solusi konkret. Ternyata optimisme itu terlalu dini.

Awal September 2025 Mahfud dihubungi untuk bergabung. Namun momentum terputus. Bulan demi bulan berlalu tanpa kepastian, hingga akhirnya komisi baru dibentuk secara resmi pada November 2025. Tim baru itu diberi mandat: bekerja selama tiga bulan dan melaporkan hasil kepada pemerintah pusat.

Tim Mahfud bekerja keras. Anggota komisi mengunjungi berbagai daerah, melakukan riset mendalam tentang kinerja Polri, dan mengidentifikasi titik-titik lemah sistem kepolisian. Hasilnya adalah laporan komprehensif yang sudah siap pada Februari 2026, tiga bulan setelah komisi terbentuk.

“(Sudah) 3 bulan (selesai menyusun) lapor, enggak dipanggil-panggil juga sampai rakyat ribut. ‘Mana tuh hasilnya?’. Saya bilang, enggak tahu dong, kan sudah lapor ke Presiden tapi enggak dipanggil gitu,” ungkap Mahfud. Frustrasi terlihat jelas. Laporan yang sudah selesai tidak mendapat respons resmi, dan publik mulai mempertanyakan kemana hasil kerja komisi.