Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi di Indonesia: Solusi Ganda Atasi Krisis Sampah & Energi

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Indonesia memacu pembangunan 34 proyek waste-to-energy (WtE) di berbagai kota besar untuk mengolah 30.000 ton sampah per hari sekaligus menghasilkan listrik hingga 600 megawatt pada 2026–2027. Langkah ini menjadi respons atas krisis TPA yang diperkirakan penuh total pada 2028.

Negara ini memproduksi sekitar 70 juta ton sampah setiap tahun. Lebih dari 60 persen berakhir menumpuk di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya kian terbatas. Bila tidak ditangani, krisis sampah nasional tinggal menghitung tahun.

Payung Hukum dan Target Nasional

Pemerintah memperkuat program waste-to-energy lewat dua regulasi utama. Pertama, Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan. Kedua, Perpres No. 35 Tahun 2018 yang telah diperbarui untuk menyederhanakan perizinan dan menarik investasi swasta.

Target 600 MW dari sampah bukan sekadar angka. Angka itu berkontribusi langsung pada sasaran bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025 dan peta jalan Netral Karbon Indonesia 2060. Kementerian ESDM mencatat proyek-proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Tiga Teknologi Utama yang Diterapkan

Program ini tidak mengandalkan satu metode tunggal. Ada tiga pendekatan teknologi yang diterapkan sesuai karakteristik sampah masing-masing daerah.

Insinerasi terkendali menjadi metode utama untuk sampah anorganik. Sampah dibakar menghasilkan uap panas yang memutar turbin pembangkit listrik, dilengkapi sistem filter emisi berstandar ketat. Pemanfaatan gas TPA mengubah metana dari tumpukan sampah organik menjadi listrik atau bahan bakar gas. Sementara Refused Derived Fuel (RDF) mengolah sampah menjadi pelet bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk industri semen.

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan seluruh fasilitas WtE wajib menerapkan sistem pengolahan gas buang berstandar Uni Eropa — salah satu syarat yang menjadi respons atas kekhawatiran masyarakat soal polusi udara dari pembakaran sampah.

Status Proyek: Dari Surabaya hingga Makassar

Satu proyek sudah jadi model nasional. TPA Benowo di Surabaya mengolah 1.200 ton sampah per hari, menghasilkan listrik 12 megawatt yang menerangi sekitar 25.000 rumah tangga. Fasilitas ini kini dikembangkan lebih jauh untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar terbarukan. TPA Sukabumi juga sudah berjalan dengan teknologi RDF, menekan volume sampah hingga 70 persen sekaligus memasok bahan bakar ke pabrik semen.

Di Jakarta, tiga titik sekaligus sedang digarap: Sunter, Rorotan, dan Bantargebang. Total kapasitasnya mencapai 3.000 ton per hari dengan target beroperasi penuh akhir 2027. Proyek Bekasi Raya berkapasitas 1.500 ton per hari dengan potensi listrik 25 MW sudah masuk daftar Proyek Strategis Nasional.

Bogor Raya dan Denpasar Raya memasuki tahap konstruksi awal pertengahan 2026. Kota-kota lain seperti Medan, Semarang, Bandung, dan Makassar masih dalam tahap persiapan lahan dan proses lelang investasi.

Nilai Ekonomi dan Dampak Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat satu keunggulan yang sering luput dari perhatian publik: setiap 1.000 ton sampah setara dengan 150 ton batu bara dalam nilai energi. Artinya, setiap ton sampah yang diolah bukan hanya mengurangi beban TPA ia juga menggantikan bahan bakar fosil secara nyata.

Program ini juga menekan emisi gas rumah kaca dari proses pembusukan sampah organik yang berlangsung tanpa kendali di TPA konvensional. Dua manfaat sekaligus: kurangi sampah, kurangi karbon.

Tantangan yang Belum Selesai

Biaya investasi tiap proyek berkisar Rp 400 hingga 600 miliar angka yang tidak kecil dan menjadi hambatan utama percepatan pembangunan. Koordinasi antardaerah untuk pengangkutan sampah lintas wilayah juga belum sepenuhnya rapi. Belum lagi soal komposisi sampah Indonesia yang kaya organik dan tinggi kadar air, sehingga teknologi perlu penyesuaian khusus dibanding fasilitas serupa di Eropa atau Jepang.

Untuk menarik investor, pemerintah menjamin pembelian listrik dari proyek WtE dengan harga tetap selama 20 tahun. Status Proyek Strategis Nasional juga memberikan jalur perizinan terpadu yang memangkas birokrasi. Sosialisasi ke masyarakat sekitar lokasi proyek diwajibkan sebagai bagian dari prosedur standar, menjawab kekhawatiran warga soal dampak lingkungan setempat.

Dengan 34 proyek yang ditargetkan rampung sebelum 2028 sangat tepat ketika TPA-TPA besar diperkirakan penuh dan pemerintah memang tidak punya banyak waktu untuk menunda.