Dirjen Pajak Soroti Potensi Penerimaan Negara Hilang Akibat MBG

JAKARTA — penerimaan negara ikut disorot setelah Direktorat Jenderal Pajak menilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG menyimpan potensi kehilangan setoran pajak dalam skema pelaksanaannya. Sorotan ini muncul di tengah dorongan pemerintah memperluas program sosial, tapi juga menjaga agar belanja negara tidak menggerus basis pajak.

Bagi pembaca, isu ini penting karena MBG bukan program kecil. Ia menyangkut pengadaan bahan pangan, distribusi, logistik, sampai keterlibatan pelaku usaha di banyak daerah. Kalau rantai pasoknya tak dirancang cermat, penerimaan pajak bisa bocor di titik yang jarang terlihat: transaksi yang tak tercatat, pelaku usaha yang belum patuh, atau skema kerja sama yang tidak jelas dasar pajaknya.

Penerimaan negara dan beban program sosial

Informasi yang dihimpun JournalArta dari pemberitaan Bloomberg Technoz, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Kompas.com menunjukkan DJP mulai membaca ulang dampak fiskal dari sejumlah program prioritas, termasuk MBG. Dalam laporan itu, perhatian pemerintah bukan semata pada manfaat sosial program, melainkan juga pada konsekuensi pajak yang ikut menempel di dalamnya.

Di titik ini, pertanyaan utamanya sederhana: siapa memungut apa, dari siapa, dan kapan disetor. Kalau rantai itu kabur, negara berisiko kehilangan bagian dari penerimaan yang seharusnya masuk ke kas. Situasi serupa juga disorot Ikatan Konsultan Pajak Indonesia saat membahas koperasi desa Merah Putih, yang disebut memiliki risiko pajak bila tata kelolanya tidak rapi.

Program MBG sendiri diposisikan sebagai kebijakan besar yang menyentuh dapur sekolah, penyedia bahan baku, hingga pemasok lokal. Artinya, ada banyak transaksi bernilai ekonomi yang bisa menjadi objek pajak. Tapi transaksi itu hanya menghasilkan penerimaan bila pelaku usaha tercatat, administrasinya disiplin, dan skema kerja samanya mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Kenapa DJP ikut mengawasi MBG

Pengawasan DJP tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan menjaga ruang fiskal negara. Pemerintah menggelontorkan belanja besar untuk program prioritas, sementara target penerimaan pajak tetap harus dikejar. Tekanannya nyata. Kalau satu program mendorong belanja, program itu juga harus memberi efek berganda ke ekonomi formal, bukan justru mendorong aktivitas ke sektor yang sulit dipajaki.

Dalam konteks MBG, potensi kehilangan penerimaan negara bisa muncul jika rantai pengadaan terlalu banyak menyentuh pelaku informal tanpa pencatatan memadai. Bisa juga terjadi bila ada pemisahan peran yang tidak jelas antara penyedia bahan, pengelola dapur, dan pihak penyalur. Celah seperti ini biasanya kecil di awal. Tapi kalau berlangsung berulang, nilainya bisa menumpuk.

Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong program lain seperti Sekolah Rakyat. CNN Indonesia melaporkan DJP menilai pajak tetap menjadi penopang utama untuk membiayai agenda-agenda sosial tersebut. Pesannya terang: program populis tetap harus berdiri di atas tata kelola fiskal yang bersih.

Risiko pajak pada koperasi dan rantai pasok

Sorotan atas MBG juga berkaitan dengan model pelaksanaannya di lapangan. Bila pengadaan bahan dilakukan melalui koperasi, UMKM, atau pelaku usaha kecil, pemerintah perlu memastikan status pajaknya jelas sejak awal. Ini yang membuat diskusi soal koperasi desa Merah Putih ikut relevan. Banyak entitas kecil terbentuk cepat, tapi administrasinya belum tentu siap.

Di sinilah ancaman terbesar muncul. Bukan pada programnya, melainkan pada kebiasaan administratif yang longgar. Tanpa faktur, tanpa pencatatan, tanpa kepatuhan pelaporan, negara sulit mengukur potensi penerimaan. Dan kalau data dasar saja tidak rapi, pembahasan insentif pajak pun jadi jauh lebih rumit.

Kompas.com juga menyorot kaitan MBG dengan masa depan anak perempuan, menandakan program ini punya dimensi sosial yang luas. Namun dari kacamata fiskal, setiap rupiah belanja harus bisa ditelusuri. Publik wajar berharap program ini tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat sosialnya tidak dibayar dengan kehilangan penerimaan yang tidak perlu.

Hingga kini, sorotan DJP memberi sinyal bahwa desain kebijakan sosial dan kebijakan pajak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus dipadukan sejak awal. Kalau tidak, beban program bisa membesar, sementara penerimaan negara justru menyempit di titik yang mestinya bisa dicegah.

Data yang paling mencolok datang dari satu fakta sederhana: MBG melibatkan banyak mata rantai ekonomi, dan setiap mata rantai itu adalah potensi pajak yang harus dijaga.