Janji-janji DPR untuk Mahasiswa Demonstran: Soal MBG hingga BBM

JAKARTA — Janji-janji DPR kepada mahasiswa yang berdemo di depan Kompleks Parlemen, Senayan, mengerucut ke dua isu yang paling terasa di kantong publik: makan bergizi gratis (MBG) dan bahan bakar minyak (BBM). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti setelah audiensi di gedung DPR RI, Kamis, 4 September 2025.

Pertemuan singkat itu jadi penting karena mahasiswa datang dengan tekanan yang jelas: mereka minta DPR tidak berhenti di seremonial, tapi benar-benar menjawab keresahan soal belanja negara, layanan publik, dan biaya hidup. Di luar pagar, massa aksi masih bertahan. Suaranya keras. Isunya konkret.

Dasco: aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti

Usai audiensi, Dasco naik ke mobil komando dan berbicara langsung kepada mahasiswa. Dalam orasinya, ia menegaskan DPR akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah aksi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, dan menjadi sinyal bahwa pimpinan dewan memilih membuka jalur komunikasi ketimbang membiarkan massa menunggu terlalu lama.

Menurut laporan Kompas.com dan sejumlah media lain yang memantau situasi di lapangan, pertemuan itu mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan unsur pimpinan DPR. Dasco hadir sebagai wajah dari respons parlemen. Ia tidak menjabarkan seluruh poin secara rinci di hadapan massa, tapi ia menekankan bahwa tuntutan mahasiswa sudah dicatat. Sederhana, tapi tidak kecil.

Yang diburu mahasiswa bukan hanya jawaban lisan. Mereka ingin ada tindak lanjut yang bisa diukur. Itu sebabnya setiap kalimat dari pimpinan DPR langsung dibaca sebagai janji politik. Bila berhenti di panggung orasi, publik akan menilai parlemen hanya meredam tekanan sesaat. Kalau berlanjut ke rapat dan keputusan, barulah ada bobotnya.

MBG jadi titik paling panas

Salah satu isu yang mencuat dalam rangkaian pembahasan itu adalah evaluasi tata kelola MBG. Dari pemberitaan Kontan, DPR menilai evaluasi program tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp 70 triliun. Angka itu membuat MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan juga ladang uji bagi tata kelola anggaran negara.