PDIP Dibilang Abu-abu, PKS Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi Era Jokowi

JAKARTA — PDIP dibilang abu-abu dalam sikap politiknya, dan PKS langsung mengingatkan bahwa mereka pernah 10 tahun berdiri sebagai oposisi pada era Presiden Joko Widodo. Peringatan itu muncul di tengah tarik-menarik posisi partai-partai di parlemen, yang ikut menentukan arah dukungan ke pemerintah baru.

Bagi publik, perdebatan ini penting karena sikap partai besar tidak berhenti di ruang elite. Ia berpengaruh ke pembahasan anggaran, pengawasan pemerintah, sampai seberapa keras DPR mengkritik kebijakan yang menyentuh hidup sehari-hari.

PKS: oposisi bukan barang baru

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan yang menyebut PDIP abu-abu dalam peta kekuasaan. Ia menyinggung pengalaman PKS yang konsisten berada di luar pemerintahan selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

“Kami sudah 10 tahun menjadi oposisi di era Pak Jokowi,” kata Hidayat, merujuk pada sikap PKS yang memilih tidak masuk kabinet sejak 2014 hingga 2024. Menurut dia, posisi di luar pemerintahan bukan alasan untuk kehilangan peran politik. Justru di sana pengawasan harus lebih keras.

Hidayat menegaskan, partai yang berada di luar pemerintah tetap bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut kritik, masukan, dan pengawasan sebagai bagian dari fungsi partai politik yang sehat. Soal apakah sebuah partai masuk koalisi atau tidak, kata dia, publik berhak menilai dari sikap nyata, bukan sekadar dari pernyataan.

PDIP sebut penyeimbang, bukan abu-abu

Di sisi lain, PDIP menolak label abu-abu. Partai berlambang banteng itu menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang, bukan partai yang kehilangan arah.

Dalam pernyataan yang dikutip dari Republika.co.id, PDIP menyebut sikap mereka tetap berpegang pada kepentingan rakyat dan konstitusi. Frasa “abu-abu” dinilai tidak tepat untuk menggambarkan pilihan politik PDIP, karena partai itu merasa punya garis sikap yang jelas dalam mendukung maupun mengoreksi pemerintah.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga kerap menekankan pentingnya menjaga ruang komunikasi politik. PDIP, dalam banyak kesempatan, memilih tidak menutup pintu dialog dengan pemerintah maupun partai lain. Sikap ini yang lalu dibaca sebagian pihak sebagai abu-abu. Bagi PDIP, justru itu bentuk keseimbangan.