Bolivia Darurat Militer, Presiden Rodrigo Paz Sapu Bersih Blokade

PANGKALPINANG — Pemerintah Bolivia mengambil langkah drastis demi mengatasi kelumpuhan ekonomi yang terjadi selama lebih dari sebulan terakhir. Presiden Rodrigo Paz resmi mengumumkan status keadaan darurat nasional selama 90 hari dan mengerahkan kekuatan militer untuk membongkar paksa berbagai blokade jalan yang melumpuhkan aktivitas negara tersebut. Langkah ini menjadi pertaruhan besar bagi stabilitas politik di wilayah Amerika Selatan yang kini membara.

Dampak dari keputusan ini langsung terasa di sektor riil. Pasokan bahan pangan pokok ke pasar-pasar tradisional terhenti, memicu lonjakan harga barang hingga tiga kali lipat dalam hitungan hari. Warga di kota-kota besar terpaksa mengantre belasan jam hanya untuk mendapatkan tabung gas dan bahan bakar minyak yang stoknya kian menipis.

Langkah Militer di El Alto dan La Paz

Sesaat setelah pengumuman tersebut, iring-iringan kendaraan taktis militer dan buldozer mulai bergerak merangsek ke titik-titik pemblokiran. Di El Alto, wilayah satelit yang menjadi pusat pergerakan massa, alat berat langsung dikerahkan untuk menyapu tumpukan batu, kayu, dan puing yang menutup jalan raya. Konflik horizontal kini membayangi wilayah tersebut karena sebagian warga yang jenuh dengan kelumpuhan ini menyambut hangat kehadiran aparat keamanan.

Beberapa warga tampak bertepuk tangan, bahkan memberikan air minum kepada petugas yang berpatroli di tengah terik matahari. “Segalanya menjadi sangat sulit di El Alto selama 50 hari lebih ini. Kami kesulitan bekerja dan tidak bisa bergerak bebas,” ujar Carla Butron, seorang pedagang sayur setempat kepada AFP.

Sementara itu, di ibu kota administratif La Paz, personel kepolisian dan unit taktis militer bersenjata lengkap disiagakan di sekitar istana kepresidenan serta alun-alun utama kota untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Kehadiran militer ini menandai eskalasi tertinggi sejak ketegangan politik memuncak pasca-pemilu tahun lalu.

Dampak Ekonomi yang Melumpuhkan Pasar

Krisis ini bukan sekadar masalah penutupan jalan, melainkan ancaman kebangkrutan sistemik bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Bolivia. Asosiasi Eksportir Bolivia memperkirakan kerugian ekonomi akibat blokade jalan ini telah menembus angka yang sangat fantastis.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa setiap hari blokade berjalan, fondasi ekonomi Bolivia semakin keropos. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, inflasi tahunan negara tersebut diprediksi akan melonjak ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Negosiasi Alami Kebuntuan

Gelombang protes ini dipicu oleh penolakan kelompok sayap kiri terhadap reformasi ekonomi liberal yang diusung oleh Rodrigo Paz. Mereka menuntut sang presiden mundur dari jabatannya, padahal ia baru terpilih kurang dari setahun yang lalu. Tuntutan ini dinilai banyak analis sebagai upaya delegitimasi pemerintahan yang sah.

Pemerintah sebenarnya sempat mencapai kesepakatan damai dengan serikat pekerja terbesar di Bolivia, Bolivian Workers’ Central (COB). Kesepakatan tersebut mencakup janji pemerintah untuk tidak melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, faksi kelompok adat menolak kesepakatan itu dan memilih bertahan di jalanan. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat di sepanjang jalur logistik penting antarkota.

“Kami ingin dia pergi. Kami tidak mau dia memimpin negeri ini lagi karena kebijakannya hanya menguntungkan segelintir elite kota,” tegas Lidia Callisaya, seorang pemimpin adat Aymara yang ditemui di barikade jalan luar kota La Paz.

Tuduhan Keterlibatan Mantan Presiden Evo Morales

Presiden Rodrigo Paz menuding bahwa aksi anarkis dan blokade jalan ini ditunggangi oleh kelompok kriminal dan loyalis mantan presiden Evo Morales. Morales merupakan tokoh kiri berpengaruh yang memimpin Bolivia selama periode 2006-2019 dan masih memiliki basis massa akar rumput yang sangat loyal.

Saat ini Morales dilaporkan tengah berada di wilayah Chapare, basis terkuatnya, untuk menghindari panggilan hukum atas kasus dugaan perdagangan anak di bawah umur. Kasus hukum tersebut dibantah keras oleh Morales yang menyebutnya sebagai motif politik murni untuk menjegal langkah politiknya di masa depan.

Menteri Dalam Negeri Bolivia, Marco Antonio Oviedo, menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas demi menegakkan hukum di seluruh wilayah kedaulatan negara. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang mencoba memecah belah bangsa dan merusak perekonomian demi kepentingan pribadi akan kami tindak,” ujar Oviedo dalam konferensi pers darurat di La Paz.

Melalui saluran komunikasinya di media sosial, Morales menolak tuduhan tersebut dan menuduh balik bahwa pemerintahan Paz saat ini sangat tunduk pada kepentingan korporasi asing. Tarik-menarik kepentingan ini diprediksi akan membuat situasi politik Bolivia tetap membara dalam beberapa minggu ke depan.