JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional (DEN) terus mempercepat pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Langkah nyata ditandai dengan penyelenggaraan Breakfast Meeting antara DEN dan delegasi institusi nuklir Jepang di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kerja sama ini sejalan dengan pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang menempatkan energi nuklir sebagai salah satu opsi strategis untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060. Indonesia menargetkan bauran energi rendah karbon mencapai 70–72 persen pada 2060, dengan potensi kapasitas pembangkit nuklir hingga 45 GW.
Kesepakatan Rencana Kerja Sama Tiga Tahun
Pertemuan yang berlangsung secara hibrid ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan DEN, antara lain Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Mohamad Fadhil Hasan. Sementara dari pihak Jepang hadir perwakilan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat mematangkan draf Rencana Kerja Sama Tiga Tahun sebagai fondasi percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial di Indonesia.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), unit pertama PLTN berkapasitas 250–500 MW ditargetkan mulai beroperasi sekitar tahun 2032. Sejumlah lokasi di Sumatera dan Kalimantan Barat saat ini menjadi kandidat utama pengembangan proyek perdana tersebut.
Pembentukan NEPIO sebagai Kunci Utama
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa pengenalan energi nuklir harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan nasional.
“Akselerasi energi nuklir membutuhkan tata kelola yang kuat. Saat ini fokus utama adalah memastikan finalisasi pembentukan NEPIO (National Policy and Implementation Organisation) melalui Keputusan Presiden dalam waktu dekat. Lembaga ini akan menjadi penggerak utama sekaligus prasyarat penting untuk merumuskan program kerja, memperjelas peran operator, dan melaksanakan kerja sama internasional secara terintegrasi,” ujarnya.
Enam Pilar Utama Kerja Sama
Untuk mendukung peta jalan pengembangan PLTN, kerja sama Indonesia–Jepang dalam tiga tahun mendatang difokuskan pada enam pilar utama:
1. Penguatan tata kelola dan kebijakan
2. Keselamatan nuklir dan kerangka regulasi
3. Pengembangan teknologi dan infrastruktur
4. Model bisnis dan keterlibatan industri nasional
5. Aspek keamanan internasional (safeguards)
6. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia
Sebagai tindak lanjut konkret, Jepang mengundang delegasi Indonesia mengikuti program pelatihan dan kunjungan teknis ke fasilitas Reaktor Modular Kecil (SMR) di Jepang. Program ini diharapkan mempercepat transfer pengetahuan dan pengalaman teknologi nuklir modern.
Transformasi SDM dan Industri
Anggota DEN lainnya, Saleh Abdurrahman, menyoroti pentingnya program Coal-to-Nuclear Transfer Training — pelatihan bagi operator Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara agar siap beralih menjadi operator PLTN. Jepang menyatakan kesiapan mendukung penyusunan kurikulum dan sertifikasi khusus, termasuk bagi tenaga pengelas dan teknisi perpipaan.
Di sektor industri, JICC dan METI merekomendasikan pendekatan bertahap untuk meningkatkan tingkat kandungan lokal komponen PLTN. Strategi ini memanfaatkan basis manufaktur Jepang yang telah beroperasi di Indonesia, sehingga dapat menekan biaya logistik dan memperkuat rantai pasok domestik.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Jepang berkomitmen berbagi pengalaman mengenai skema pendanaan internasional, termasuk lelang dekarbonisasi jangka panjang dan fasilitas pinjaman lunak antar-pemerintah.
Harapan Pencapaian Target
Sripeni Inten Cahyani menambahkan bahwa pembentukan NEPIO menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan kesiapan Indonesia memasuki era energi nuklir.
Melalui kerja sama strategis ini, Indonesia berharap membangun fondasi yang kokoh dari sisi regulasi, teknologi, SDM, industri, hingga pembiayaan. Dengan demikian, target pengoperasian PLTN pada awal dekade 2030-an dapat terwujud secara aman, andal, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan energi dan pengurangan emisi karbon nasional.(*)
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.