Penguatan legalitas usaha juga penting untuk desa-desa di Pulau Bangka yang selama ini hidup dari ragam usaha kecil, mulai dari kuliner rumahan, olahan pangan, sampai produk harian yang dijual lewat jaringan tetangga dan pasar lokal. Kalau usaha-usaha ini tercatat resmi, ruang tumbuhnya jadi lebih terbuka. Satu formulir bisa berarti banyak hal: akses, kepercayaan, dan peluang.
Denny menyebut mahasiswa KKN-PPM UGM 2026 dapat menjadi duta pemberdayaan UMKM di desa-desa lokasi pengabdian. Mereka diharapkan mampu memperluas informasi tentang kemudahan perizinan berusaha dan membantu warga memahami alur pengajuan NIB tanpa membuat prosesnya terasa menakutkan.
Pesan ini relevan karena banyak pelaku usaha mikro berjalan dengan cara yang serba manual. Mereka memproduksi barang, melayani pembeli, lalu mengurus administrasi sambil bekerja. Dalam situasi seperti itu, hadirnya mahasiswa bisa menjadi tenaga tambahan yang membantu menjelaskan dokumen apa yang perlu disiapkan, ke mana harus mengajukan, dan bagaimana memulai.
Sertifikasi halal ikut didorong
Topik lain yang dibawa DKUKM Babel ke pembekalan mahasiswa adalah sertifikasi halal. Pemerintah provinsi meminta mahasiswa memahami pentingnya jaminan produk halal, mekanisme pengajuan, dan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Menurut Denny, informasi soal halal tidak boleh berhenti di ruang kelas. Mahasiswa perlu menyampaikan kembali ke desa dengan bahasa yang sederhana, sebab banyak pelaku usaha belum mengenal seluruh tahapan pengurusan sertifikat. Padahal, bagi produk makanan dan minuman, jaminan halal sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen.
Di sinilah posisi mahasiswa jadi penting. Mereka bisa membantu pelaku usaha menyusun dokumen, memahami alur layanan, dan mengenali program yang memang disiapkan pemerintah untuk mempercepat sertifikasi. Tidak semua pelaku UMKM punya waktu untuk belajar semua prosedur dari nol. Pendampingan kecil, bila dilakukan serius, bisa memotong kebingungan di lapangan.
Kegiatan pembekalan itu juga memperlihatkan pola kerja yang ingin dibangun Pemprov Babel bersama UGM. Pemerintah daerah menyediakan arah kebijakan dan kebutuhan lapangan, sementara perguruan tinggi mengirim mahasiswa dengan energi, kapasitas literasi, dan daya jelajah sosial. Kolaborasi semacam ini dinilai penting untuk membuat program pemberdayaan tidak berhenti pada spanduk sosialisasi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.