Jawab Tantangan Geopolitik, Pemerintah Percepat Penataan Sektor Energi

JAKARTA — Pemerintah mempercepat penataan sektor energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memukul pasokan dan harga energi dunia, Kamis (25/6). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, arah kebijakan kini dipusatkan pada penguatan sumber energi domestik agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak luar negeri.

Situasi global, kata Bahlil, berubah sangat cepat. Konflik di sejumlah kawasan, tensi dagang antarnegara, sampai pergerakan harga energi yang liar membuat pemerintah harus menyiapkan langkah yang lebih lincah. “Geopolitik sekarang ini mirip malaria. Jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin,” ujar Bahlil saat mengisi Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta.

Pernyataan itu menggambarkan satu hal yang sederhana, tapi mahal biayanya: energi tidak lagi bisa bergantung pada satu sumber dan satu jalur pasok. Jika impor terganggu, harga bisa naik. Kalau kurs tertekan, beban subsidi ikut membesar. Ujungnya dekat ke dapur rumah tangga, transportasi, sampai biaya produksi industri.

Fokus penataan sektor energi

Dalam forum tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada impor energi. Sasaran utamanya mencakup Liquefied Petroleum Gas atau LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah. Pemerintah ingin porsi energi domestik naik lebih cepat, bukan sekadar untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga ketahanan pasokan.

Langkah ini penting karena Indonesia masih mengonsumsi energi dalam volume besar, sementara sebagian kebutuhan pokok tetap datang dari luar negeri. Ketika harga internasional naik, beban fiskal ikut tertekan. Di titik itu, penataan sektor energi tidak lagi soal teknis hulu-hilir semata, melainkan menyangkut ruang gerak APBN dan stabilitas ekonomi.

“LPG ini nggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG,” kata Bahlil. Ia menekankan, pemerintah ingin kombinasi sumber energi yang lebih sehat agar risiko impor bisa dipersempit.

CNG dipacu sebagai pengganti LPG 3 kg

Salah satu program yang dipersiapkan adalah pengembangan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kilogram. Program ini sudah masuk tahap uji coba ketiga. Pemerintah menilai CNG layak didorong karena pasokan gas bumi nasional relatif melimpah dan biayanya dinilai lebih kompetitif.

Bahlil menyebut penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30% sampai 40% dibandingkan LPG. Dengan selisih biaya seperti itu, pemerintah melihat CNG bukan hanya pilihan teknis, tetapi juga instrumen untuk menahan kenaikan subsidi energi dalam jangka panjang. Bila distribusinya siap, rumah tangga dan pelaku usaha kecil bisa mendapat opsi yang lebih efisien.

Namun, jalan menuju pemakaian luas tidak pendek. Infrastruktur, jaringan distribusi, dan kebiasaan pengguna masih perlu disesuaikan. Itu sebabnya uji coba bertahap menjadi penting. Pemerintah tampaknya tidak ingin tergesa-gesa, tapi juga tidak mau menunggu terlalu lama saat tekanan impor terus membesar.

B50 ditargetkan pada Juli 2026

Di jalur lain, pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi impor solar dan meningkatkan penyerapan bahan baku dalam negeri berbasis minyak sawit. Jika berjalan sesuai jadwal, B50 akan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pengurangan impor energi.

Bahlil mengatakan, “Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita.” Pernyataan itu menegaskan ambisi pemerintah untuk menekan impor bahan bakar fosil yang selama ini masih membebani neraca perdagangan.

Dengan B50, pemerintah berharap konsumsi solar bisa semakin banyak ditopang sumber daya domestik. Dampaknya tidak cuma pada energi. Industri sawit juga mendapat permintaan tambahan, yang berarti ada efek lanjutan pada nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan ekonomi daerah penghasil.

Meski begitu, keberhasilan B50 tetap bergantung pada kesiapan produksi, pasokan bahan baku, dan distribusi di lapangan. Program sebesar ini butuh koordinasi rapat antara kementerian, badan usaha, dan rantai pasok. Kalau salah satu simpul tersendat, jadwal implementasi bisa bergeser.

Masih buka opsi impor minyak mentah

Di saat fokus utama diarahkan ke penguatan pasokan dalam negeri, pemerintah tetap membuka opsi diversifikasi sumber impor energi. Salah satunya melalui kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia yang sedang ditelaah lembaga teknis di bawah Kementerian ESDM. Langkah ini dipandang sebagai cadangan strategi jika pasar energi global kembali terganggu.

Dalam praktiknya, diversifikasi sumber impor memberi ruang tawar yang lebih baik. Indonesia tidak menggantungkan seluruh kebutuhan pada satu kawasan atau satu pemasok. Untuk negara sebesar Indonesia, fleksibilitas seperti ini penting. Sangat penting.

Pemerintah juga mencermati perubahan peta geopolitik yang bisa berdampak ke jalur logistik energi internasional. Bila suplai global tersendat, negara yang punya alternatif pasokan akan lebih siap menghadapi lonjakan harga. Karena itu, strategi impor masih dipertahankan, tapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur.

Blok Masela dan pekerjaan rumah hulu migas

Di sektor hulu migas, pemerintah ikut mendorong percepatan proyek-proyek strategis yang selama ini bergerak lambat. Salah satu yang disorot adalah pengembangan Blok Masela. Bahlil mengakui proyek itu masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat realisasinya tertahan. Kendala semacam ini, menurut pemerintah, tak bisa dibiarkan berlarut karena kebutuhan energi nasional terus meningkat.

Blok Masela punya arti strategis. Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini dapat memperkuat pasokan gas domestik dalam jangka panjang. Artinya, tekanan terhadap impor bisa ditekan lagi, sementara basis energi nasional jadi lebih kuat. Bagi pemerintah, hulu migas yang berjalan lambat sama artinya dengan peluang yang hilang.

Karena itu, penataan sektor energi kini bergerak di beberapa jalur sekaligus: mengurangi impor LPG lewat CNG, menekan impor solar lewat B50, membuka alternatif impor minyak mentah, dan mendorong proyek hulu agar tidak macet. Jalurnya banyak. Bebannya juga besar.

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan terlihat dari satu ukuran sederhana: apakah Indonesia benar-benar bisa menahan guncangan harga dan pasokan global tanpa membuat subsidi membengkak. Pemerintah sudah menaruh banyak kartu di atas meja. Tahap berikutnya ada pada eksekusi di lapangan.

Exceprt: Pemerintah mempercepat penataan sektor energi lewat CNG, biodiesel B50, diversifikasi impor, dan percepatan proyek hulu migas untuk menekan risiko geopolitik global.