Regulasi keamanan nasional Hong Kong picu sorotan hukum

HONG KONG — regulasi keamanan nasional baru di Hong Kong memicu perhatian besar karena membuka ruang bagi kepala eksekutif untuk menerbitkan sertifikat yang memengaruhi cara penyidikan, penangkapan, jaminan, dan persidangan dijalankan dalam perkara tertentu. Sorotan utama jatuh pada bagaimana aturan itu dipakai pada kasus yang peristiwanya terjadi sebelum regulasi tersebut berlaku.

Isu ini muncul setelah diberlakukannya Safeguarding National Security (Procedural Matters) Regulation, yang dibuat untuk memperjelas cakupan Pasal 7(d) Safeguarding National Security Ordinance. Meski tidak memperkenalkan tindak pidana baru, baik yang berlaku surut maupun tidak, regulasi itu dinilai punya dampak besar karena menyentuh prosedur hukum yang sangat sensitif.

Regulasi keamanan nasional dan ruang diskresi eksekutif

Dalam penjelasannya, Ketua Hong Kong Bar Association Jose-Antonio Maurellet SC menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan nasional memang berada pada posisi penting dan secara konstitusional menjadi tanggung jawab Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Di bawah Basic Law, tanggung jawab itu banyak bertumpu pada kepala eksekutif.

Maurellet juga mengingatkan bahwa di banyak yurisdiksi common law, perkara yang berkaitan dengan keamanan nasional atau hubungan luar negeri lazim berada dalam ranah cabang eksekutif. Alasannya sederhana. Ada unsur urgensi dan kerahasiaan yang membuat tidak praktis jika seluruh keputusan semacam itu harus lebih dulu diuji di pengadilan.

Karena itu, pemerintah Hong Kong memilih jalur legislasi turunan yang diizinkan oleh undang-undang induk. Pendekatan ini, menurut Maurellet, masih berada dalam batas desain hukum yang berlaku. Namun, ia menekankan, desain hukum tidak otomatis membuat pemakaiannya bebas dari pengawasan publik.

Efek pada perkara lama jadi perhatian utama

Perhatian paling besar tertuju pada Pasal 1(2)(a) regulasi. Ketentuan itu menyebut bahwa, setelah sertifikat diterbitkan oleh kepala eksekutif, suatu kasus dapat diperlakukan sebagai kasus yang disebut dalam Pasal 41 Hong Kong National Security Law, terlepas dari apakah perbuatan, penuntutan, atau prosesnya terjadi sebelum, saat, atau sesudah National Security Law mulai berlaku.

Di titik ini, Maurellet menilai perlu dibedakan antara isi pidana dan prosedur. Regulasi itu, katanya, tidak mengubah delik pidana secara substansial. Tapi penerapan mekanisme prosedural Safeguarding National Security Ordinance ke perbuatan yang terjadi sebelum regulasi muncul tetap punya konsekuensi nyata bagi terdakwa, penyidik, dan pengadilan.

Konsekuensinya bukan kecil. Begitu sertifikat dikeluarkan, jalur pemeriksaan perkara bisa berubah. Pengaruhnya menjalar ke proses penahanan, permohonan jaminan, sampai bentuk persidangan. Inilah yang membuat banyak orang melihat kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang harus dipakai dengan sangat hati-hati.

Prudensi, hak asasi, dan kepercayaan publik

Maurellet menyambut pernyataan kepala eksekutif bahwa kewenangan baru itu akan digunakan secara “serius” dan dengan “prudence” atau kehati-hatian. Baginya, sikap itu tepat. Bukan hanya karena bobot kewenangannya besar, tetapi juga karena penerbitan sertifikat akan berdampak langsung pada hak-hak prosedural dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebelum regulasi turunan itu berlaku.

Ia menekankan pentingnya agar penggunaan kewenangan tersebut sejalan dengan hak asasi fundamental, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan melaporkan. Dua hak itu, menurut dia, sudah dijamin secara konstitusional dan dilindungi Basic Law. Jika perlindungan atas hak tersebut melemah dalam persepsi publik, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang.

Di sinilah masalahnya menjadi lebih luas. Maurellet menyebut bahwa keberadaan hak dan persepsi masyarakat terhadap hak itu saling terkait erat. Saat persepsi atas perlindungan hak berubah, realitas sosial juga ikut berubah. Bagi Hong Kong, ujar dia, ini berpengaruh pada ekonomi, posisi di mata dunia, dan cara hidup warganya.

Peran media dan alasan di balik sertifikat

Maurellet juga menyoroti pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, dorongan untuk menyampaikan pendapat secara rasional, serta peliputan berita yang profesional dapat menjadi sumber soft power Hong Kong. Istilah ini penting karena bukan cuma soal citra, tetapi juga kepercayaan jangka panjang terhadap sistem hukum.

Dalam artikel mingguan Legal Tales yang ditulis oleh senior anggota Hong Kong Bar Association, Maurellet mengusulkan satu hal praktis: bila sertifikat dalam regulasi itu benar-benar diterbitkan, alasan penerbitannya sebaiknya dijelaskan sejauh mungkin tanpa mengorbankan keamanan nasional. Penjelasan yang terbuka, menurut dia, bisa mencegah salah paham di masyarakat.

Kalau alasan penerbitan dijabarkan, publik lebih mudah memahami kenapa kewenangan itu dipakai dan mengapa tindakan itu dianggap perlu demi keamanan nasional. Sebaliknya, bila alasan dibiarkan samar, ruang spekulasi akan terbuka lebar. Dan itu mahal. Bukan cuma bagi pemerintah, tapi juga bagi kredibilitas proses hukum Hong Kong.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembahasan soal keamanan nasional di Hong Kong tidak berhenti pada teks aturan. Yang diuji justru cara aturan itu dijalankan, seberapa jauh pemerintah menjelaskan dasar keputusannya, dan apakah perlindungan hak tetap terasa nyata di mata publik.

Untuk ke depan, fokusnya akan tertuju pada dua hal: apakah sertifikat benar-benar diterbitkan dalam perkara konkret, dan sejauh mana pemerintah Hong Kong menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, kebebasan sipil, serta kepercayaan terhadap sistem hukumnya.