Regulasi keamanan nasional Hong Kong sorot prosedur kasus lama

HONG KONG — Regulasi keamanan nasional baru di Hong Kong memicu perhatian karena memberi kewenangan prosedural yang bisa memengaruhi cara penyidikan, penangkapan, penangguhan penahanan, hingga jenis persidangan untuk kasus tertentu. Aturan turunan itu, menurut Jose-Antonio Maurellet SC selaku Ketua Hong Kong Bar Association, tidak menciptakan delik baru, tetapi membuka ruang penerapan mekanisme hukum terhadap perkara yang peristiwanya sudah terjadi sebelumnya.

Dalam kolom Legal Tales yang diterbitkan secara daring, Maurellet menilai penerbitan regulasi itu harus dijalankan dengan serius dan penuh kehati-hatian. Ia menyoroti bahwa, meski tidak ada unsur kriminal baru yang dimasukkan, dampaknya tetap besar karena sebuah sertifikat dari kepala eksekutif dapat mengubah prosedur penanganan perkara.

Regulasi keamanan nasional dan kewenangan kepala eksekutif

Pemerintah Hong Kong baru-baru ini mengesahkan Safeguarding National Security (Procedural Matters) Regulation. Aturan ini dimaksudkan untuk memperjelas cakupan Pasal 7(d) dari Safeguarding National Security Ordinance atau SNSO. Intinya, regulasi ini menjelaskan kapan mekanisme prosedural tertentu bisa dipakai dalam perkara yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Perhatian publik paling besar tertuju pada Pasal 1(2)(a) regulasi itu. Dalam ketentuan tersebut, jika kepala eksekutif menerbitkan sertifikat, maka suatu kasus dapat diperlakukan sebagai perkara yang disebut dalam Pasal 41 Hong Kong National Security Law, tanpa mempersoalkan apakah tindakan, penuntutan, atau proses hukumnya terjadi sebelum, pada saat, atau setelah undang-undang keamanan nasional itu mulai berlaku.

Maurellet menjelaskan, kerangka seperti ini lazim dikenal di sejumlah yurisdiksi common law. Urusan keamanan nasional dan hubungan luar negeri kerap ditempatkan dalam ranah eksekutif, bukan pengadilan, karena pertimbangan mendesak dan rahasia negara. Dalam situasi seperti itu, menurut dia, tidak selalu praktis bila setiap keputusan harus diperdebatkan lebih dulu di pengadilan.

Dampak ke penyidikan, penahanan, dan sidang

Yang membuat regulasi ini sensitif adalah dampaknya pada proses hukum, bukan pada unsur pidana. Jika sertifikat dikeluarkan, mekanisme prosedural SNSO dapat berlaku untuk perkara yang diduga terjadi sebelum aturan turunan itu lahir. Artinya, cara polisi menyidik, cara jaksa memproses, serta bagaimana pengadilan mengatur penangguhan penahanan dan bentuk persidangan bisa ikut berubah.