JAKARTA — Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diarahkan untuk menaikkan penerimaan negara lewat pengawasan transaksi komoditas strategis dan penutupan kebocoran devisa hasil ekspor. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut pembentukan DSI lahir dari fakta adanya praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini menggerus potensi kas negara.
Dony menegaskan, pembentukan badan itu bukan sekadar menambah struktur baru. DSI diposisikan sebagai perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis agar aliran transaksi bisa lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi otoritas negara.
“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing,” ujar Dony, seperti dikutip dari keterangan yang beredar.
DSI disiapkan untuk menutup kebocoran penerimaan negara
Dalam penjelasannya, Dony mengaitkan kehadiran DSI dengan upaya menutup kebocoran devisa hasil ekspor atau DHE. Pemerintah, kata dia, menilai optimalisasi kas negara tidak bisa dicapai jika transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional masih menyisakan celah pengalihan nilai dan pelaporan harga di bawah nilai sebenarnya.
Praktik under invoicing membuat nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga aktual. Transfer pricing pun bisa menggeser keuntungan ke perusahaan afiliasi di yurisdiksi lain. Dua modus ini, jika dibiarkan, membuat penerimaan pajak dan devisa ikut terpangkas.
Di titik ini, DSI diharapkan jadi alat kontrol yang lebih kuat. Bukan untuk membebani dunia usaha, melainkan memperketat tata kelola agar transaksi komoditas besar tercatat apa adanya.
Dony juga menekankan bahwa manajemen DSI akan menjaga stabilitas ekosistem usaha yang sudah berjalan. Pesan ini penting. Pemerintah ingin penerimaan negara naik, tapi arus perdagangan dan aktivitas industri tidak terganggu.
“Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia,” demikian penjelasan Dony dalam bahan yang sama.
Targetnya besar, menyasar transaksi komoditas bernilai miliaran dolar
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. Angka itu memberi gambaran betapa besar potensi kebocoran yang ingin ditutup pemerintah lewat pembentukan DSI.
Bagi pemerintah, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ruang penerimaan yang hilang, baik dari sisi pajak, devisa, maupun potensi nilai tambah yang seharusnya bisa masuk ke kas negara.
Karena itu, DSI disebut akan menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menaruh harapan agar setiap transaksi komoditas strategis bisa ditelusuri lebih rapi sejak hulu sampai hilir.
Langkah ini juga menunjukkan arah baru dalam pengelolaan perdagangan komoditas. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga berupaya memperkuat titik pengawasan yang selama ini dianggap lemah.
Kenapa kebijakan ini penting bagi dunia usaha
Meski pemerintah ingin menutup kebocoran, pelaku usaha tetap menjadi bagian penting dalam skema baru ini. Dony mengingatkan, pembentukan DSI tidak boleh mengganggu iklim usaha yang sudah terbentuk. Jika tata kelola diperbaiki tanpa menimbulkan beban baru, maka eksportir dan pelaku industri justru bisa mendapat kepastian yang lebih baik.
Dalam praktik ekspor komoditas, kepastian harga, dokumen, dan jalur transaksi memegang peran penting. Ketika mekanisme pengawasan lebih jelas, perusahaan yang patuh aturan biasanya punya ruang lebih aman untuk menjalankan bisnis tanpa harus berhadapan dengan praktik curang dari pihak lain.
Di sisi negara, pengawasan yang lebih rapat bisa membantu menekan celah pengalihan keuntungan ke luar negeri. Efek akhirnya diharapkan terasa pada penerimaan pajak, cadangan devisa, dan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Bagi publik, dampaknya ikut terasa. Jika penerimaan negara membaik, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program belanja negara juga ikut menguat. Itu sebabnya, pembentukan DSI tidak berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan kemampuan pemerintah mengamankan setiap rupiah dan dolar dari perdagangan komoditas.
DSI jadi perantara tunggal perdagangan komoditas strategis
Sesuai mandat yang disebut Dony, DSI secara resmi ditunjuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis. Posisi ini membuat DSI punya peran penting dalam arsitektur baru perdagangan SDA, terutama untuk memastikan nilai transaksi tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Namun, mandat besar semacam ini juga menuntut tata kelola yang ketat. Semakin besar peran sebuah lembaga, semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitasnya. DSI perlu menjaga kepercayaan pasar sekaligus menunjukkan bahwa kehadirannya memang membawa manfaat nyata untuk penerimaan negara.
Pemerintah kini menaruh perhatian pada sektor yang selama ini menyumbang devisa besar. Kalau pengawasan berjalan efektif, kebocoran yang disebut mencapai US$343 miliar bisa dipersempit pelan-pelan. Angka itu masih jauh dari kecil. Bahkan, sekali saja celah transaksi bisa ditutup, dampaknya bisa terasa besar bagi kas negara.
Untuk saat ini, pesan utama Dony cukup jelas: DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan, menekan praktik transfer pricing dan under invoicing, lalu mendorong penerimaan negara naik tanpa menambah beban dunia usaha.
Dan di situlah taruhannya. Satu kebijakan, satu lembaga, dan satu pertaruhan besar pada pengelolaan komoditas nasional senilai ratusan miliar dolar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.