Menkop kawal perkembangan koperasi ponpes demi kemandirian ekonomi

MALANG — Menteri Koperasi Ferry Juliantono berkomitmen mengawal perkembangan koperasi ponpes di bawah jaringan Majelis Pesantren Dakwah Indonesia untuk mendorong kemandirian ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Langkah taktis ini diambil mengingat institusi pesantren memiliki basis massa besar yang sangat potensial untuk menjadi motor penggerak ekonomi mikro di berbagai daerah.

Dampak langsung dari komitmen kuat ini adalah dibukanya akses pembiayaan khusus yang didukung penuh oleh pemerintah. Mulai tahun ini, pengurus koperasi pondok pesantren dapat mengajukan suntikan modal kerja melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Koperasi.

“Pondok pesantren memiliki kekuatan yang merupakan aset luar biasa karena terdapat nilai historis panjang. Oleh karenanya kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren,” ujar Ferry dalam Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Sabtu.

Akses Modal LPDB dan Sinergi Pasar

Kementerian Koperasi tidak ingin program penguatan ini hanya berakhir menjadi wacana manis di atas kertas saja. Pemerintah butuh aksi nyata. Oleh karena itu, Ferry meminta setiap pengelola pesantren yang telah menjalankan unit usaha untuk segera merapikan detail laporan bisnis mereka agar proses verifikasi bantuan modal dari LPDB berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi.

Pihak kementerian juga telah menyiapkan skema pasar terintegrasi dari hulu ke hilir. Unit usaha sekunder yang nantinya didirikan oleh Majelis Pesantren Dakwah Indonesia bakal bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) bagi barang-barang yang dihasilkan oleh koperasi tingkat dasar di tiap pesantren.

Bahkan, jangkauan pasar produk santri ini akan diperluas ke luar lingkungan keagamaan secara masif. Produk-produk unggulan santri, mulai dari sektor pangan hingga kerajinan tangan, diproyeksikan untuk mengisi rantai pasok Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang kini tengah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah kolaboratif ini dinilai sangat strategis untuk memotong rantai distribusi perdagangan yang selama ini terlalu panjang. Hasilnya, margin keuntungan yang lebih besar dapat mengalir langsung ke kas pesantren guna membiayai kebutuhan operasional pendidikan.

Tantangan Tata Kelola Ratusan Pesantren

Meski potensi ekonomi yang dimiliki sangat menggiurkan, perjalanan menuju kemandirian ekonomi yang kokoh ini diakui masih cukup panjang. Ketua Umum Majelis Pesantren Dakwah Indonesia, KH Ayi Abdul Rosyid, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 300 pesantren di bawah naungan organisasinya, baru sebagian kecil yang sudah melek tata kelola korporasi modern.

Data internal organisasi menunjukkan jurang pemisah yang cukup lebar dalam hal kepemilikan badan usaha resmi di lingkungan pesantren:

Fakta di lapangan menunjukkan baru 10 persen atau sekitar 30 pondok pesantren saja yang sudah memiliki badan hukum unit usaha mandiri yang legal. Sisanya, sekitar 270 pesantren, masih mengandalkan sistem pengelolaan keuangan tradisional tanpa adanya manajemen pembukuan yang rapi dan profesional.

“Kami mendorong pesantren supaya memiliki produk untuk dikolaborasikan dengan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” tutur Ayi Abdul Rosyid menjelaskan langkah strategis organisasi ke depan.

Pihak Majelis Pesantren Dakwah Indonesia kini terus merapatkan barisan dengan kementerian terkait guna memperbaiki tata kelola internal organisasi secara bertahap. Program pelatihan manajemen modern, digitalisasi pencatatan keuangan, serta standardisasi mutu produk kini menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan sebelum bantuan modal diguyur ke lapangan.

Sinergi erat ini diharapkan mampu menyulap lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia tidak hanya fokus melahirkan lulusan berakhlak mulia, tetapi juga tangguh secara finansial dalam menopang kehidupan masyarakat sekitarnya. Uji coba pengiriman produk perdana hasil kurasi koperasi pesantren ini ditargetkan dapat berjalan mulai kuartal depan.