Menkop kawal perkembangan koperasi ponpes demi kemandirian ekonomi

Tantangan Tata Kelola Ratusan Pesantren

Meski potensi ekonomi yang dimiliki sangat menggiurkan, perjalanan menuju kemandirian ekonomi yang kokoh ini diakui masih cukup panjang. Ketua Umum Majelis Pesantren Dakwah Indonesia, KH Ayi Abdul Rosyid, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 300 pesantren di bawah naungan organisasinya, baru sebagian kecil yang sudah melek tata kelola korporasi modern.

Data internal organisasi menunjukkan jurang pemisah yang cukup lebar dalam hal kepemilikan badan usaha resmi di lingkungan pesantren:

Fakta di lapangan menunjukkan baru 10 persen atau sekitar 30 pondok pesantren saja yang sudah memiliki badan hukum unit usaha mandiri yang legal. Sisanya, sekitar 270 pesantren, masih mengandalkan sistem pengelolaan keuangan tradisional tanpa adanya manajemen pembukuan yang rapi dan profesional.

“Kami mendorong pesantren supaya memiliki produk untuk dikolaborasikan dengan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” tutur Ayi Abdul Rosyid menjelaskan langkah strategis organisasi ke depan.

Pihak Majelis Pesantren Dakwah Indonesia kini terus merapatkan barisan dengan kementerian terkait guna memperbaiki tata kelola internal organisasi secara bertahap. Program pelatihan manajemen modern, digitalisasi pencatatan keuangan, serta standardisasi mutu produk kini menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan sebelum bantuan modal diguyur ke lapangan.

Sinergi erat ini diharapkan mampu menyulap lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia tidak hanya fokus melahirkan lulusan berakhlak mulia, tetapi juga tangguh secara finansial dalam menopang kehidupan masyarakat sekitarnya. Uji coba pengiriman produk perdana hasil kurasi koperasi pesantren ini ditargetkan dapat berjalan mulai kuartal depan.