Menkop kawal perkembangan koperasi ponpes demi kemandirian ekonomi

MALANG — Menteri Koperasi Ferry Juliantono berkomitmen mengawal perkembangan koperasi ponpes di bawah jaringan Majelis Pesantren Dakwah Indonesia untuk mendorong kemandirian ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Langkah taktis ini diambil mengingat institusi pesantren memiliki basis massa besar yang sangat potensial untuk menjadi motor penggerak ekonomi mikro di berbagai daerah.

Dampak langsung dari komitmen kuat ini adalah dibukanya akses pembiayaan khusus yang didukung penuh oleh pemerintah. Mulai tahun ini, pengurus koperasi pondok pesantren dapat mengajukan suntikan modal kerja melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Koperasi.

“Pondok pesantren memiliki kekuatan yang merupakan aset luar biasa karena terdapat nilai historis panjang. Oleh karenanya kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren,” ujar Ferry dalam Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Sabtu.

Akses Modal LPDB dan Sinergi Pasar

Kementerian Koperasi tidak ingin program penguatan ini hanya berakhir menjadi wacana manis di atas kertas saja. Pemerintah butuh aksi nyata. Oleh karena itu, Ferry meminta setiap pengelola pesantren yang telah menjalankan unit usaha untuk segera merapikan detail laporan bisnis mereka agar proses verifikasi bantuan modal dari LPDB berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi.

Pihak kementerian juga telah menyiapkan skema pasar terintegrasi dari hulu ke hilir. Unit usaha sekunder yang nantinya didirikan oleh Majelis Pesantren Dakwah Indonesia bakal bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) bagi barang-barang yang dihasilkan oleh koperasi tingkat dasar di tiap pesantren.

Bahkan, jangkauan pasar produk santri ini akan diperluas ke luar lingkungan keagamaan secara masif. Produk-produk unggulan santri, mulai dari sektor pangan hingga kerajinan tangan, diproyeksikan untuk mengisi rantai pasok Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang kini tengah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah kolaboratif ini dinilai sangat strategis untuk memotong rantai distribusi perdagangan yang selama ini terlalu panjang. Hasilnya, margin keuntungan yang lebih besar dapat mengalir langsung ke kas pesantren guna membiayai kebutuhan operasional pendidikan.