Pemkab Sumenep terapkan pola rekrutmen SR jemput bola

PANGLAPUR — Langkah tak biasa diambil oleh jajaran pemerintah daerah di ujung timur Pulau Madura demi menyelamatkan hak pendidikan anak-anak rentan. Pemkab Sumenep terapkan pola rekrutmen SR jemput bola secara langsung ke rumah-rumah warga setelah target kuota peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat tingkat Sekolah Dasar tidak kunjung terpenuhi.

Kebijakan menyisir langsung calon siswa ini diambil akibat minimnya minat orang tua untuk mendaftarkan anak mereka secara mandiri. Berdasarkan evaluasi dinas terkait, ketidaktertarikan warga tersebut dipicu oleh keraguan terhadap keberlangsungan program yang belum memiliki infrastruktur fisik secara mandiri. Langkah ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan upaya menyelamatkan masa depan anak-anak dari ancaman putus sekolah yang diakibatkan oleh kemiskinan struktural.

Target Kuota Siswa SD yang Belum Terpenuhi

Hingga akhir Juni 2026, ketimpangan jumlah pendaftar antara jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Rakyat (SR) Sumenep tampak begitu mencolok. Pemerintah daerah sebenarnya menetapkan batas aman tampung kelas yang cukup rasional untuk menjaga kualitas belajar mengajar.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Sumenep, Abd Rahman Riadi, mengonfirmasi bahwa untuk tahun ajaran 2026-2027 ini, kapasitas yang disediakan adalah 30 kursi per rombongan belajar.

“Dari kuota sebanyak 30 orang ini, baru calon siswa SMP yang terpenuhi, sedangkan untuk calon siswa SD belum,” ungkap Rahman saat memberikan keterangan di kantornya.

Data terakhir menunjukkan ketimpangan yang sangat lebar antara kedua jenjang pendidikan tersebut. Pendaftar tingkat SMP justru melampaui ekspektasi dengan jumlah mencapai 38 anak. Sebaliknya, bangku kosong untuk tingkat SD masih menganga lebar karena jumlah pendaftar yang masuk belum menyentuh angka 20 anak. Berikut rincian data pendaftar Sekolah Rakyat Sumenep per Juni 2026:

Siasat Turun Gunung Ketuk Pintu Rumah Warga

Menyikapi ruang kelas SD yang terancam sepi, instansi sosial ini enggan menyerah pada keadaan. Skema pasif menunggu pendaftaran di kantor resmi ditinggalkan demi mengejar tenggat tahun ajaran baru yang sudah di depan mata.

Pihaknya langsung menerjunkan tim khusus ke kantong-kantong pemukiman warga yang tergolong kurang mampu di wilayah perkotaan hingga pelosok kecamatan terdekat. Petugas di lapangan bertugas memberikan edukasi, meyakinkan para orang tua, sekaligus melakukan pencatatan dokumen di tempat agar anak-anak mereka mau bersekolah di SR.

Langkah taktis ini dirasa krusial. Pasalnya, sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak jalanan terlantar, anak yatim piatu, atau mereka yang terancam putus sekolah karena kendala biaya ekonomi keluarga. Bagi mereka, biaya seragam, buku, hingga transportasi seringkali menjadi tembok tebal yang menghalangi jalan menuju ruang kelas. Melalui pola jemput bola ini, semua hambatan administratif tersebut langsung dipangkas di tempat oleh petugas.

Skeptisisme Fasilitas Jadi Ganjalan Utama

Dinsos-P3A Sumenep tidak memungkiri adanya hambatan psikologis di tengah masyarakat. Keraguan orang tua untuk menitipkan masa depan pendidikan anaknya di Sekolah Rakyat rupanya bersumber dari status sarana fisik sekolah yang dinilai belum mapan.

“Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah belum tersedianya fasilitas pendidikan permanen,” kata Rahman menjelaskan.

Saat ini, operasional kegiatan belajar mengajar harian para siswa SR masih menumpang di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Batuan, Sumenep. Kondisi ruang kelas sewa atau pinjam pakai ini yang disinyalir menurunkan tingkat kepercayaan publik lokal, terutama bagi orang tua yang mengkhawatirkan legalitas kelulusan anak mereka nantinya.

Padahal, secara kurikulum dan keabsahan ijazah, Sekolah Rakyat memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah formal pada umumnya. Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep sendiri pertama kali digulirkan pada tahun pelajaran 2025-2026. Pada tahun perdana tersebut, seluruh kuota baik tingkat SD maupun SMP berhasil terisi penuh masing-masing sebanyak 30 siswa tanpa kendala berarti.

Pemerintah daerah berharap, pola gerilya mendatangi warga kali ini mampu meyakinkan kembali para orang tua bahwa kualitas pengajaran di SR tetap terjamin meski fasilitas fisik masih menumpang. Upaya keras ini diharapkan mampu mengulang kesuksesan tahun lalu demi menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak di bumi Sumenep tanpa terkecuali.