JAKARTA, JOURNALARTA.COM – BBM jenis B50 resmi berlaku mulai Juli 2026 dan pemerintah memastikan program biodiesel itu masuk tahap transisi nasional selama tiga bulan. Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan kebijakan ini, sementara Pertamina menyiapkan distribusi dari Sabang sampai Merauke.
Kebijakan B50 langsung menyentuh banyak sisi mulai dari harga BBM solar, pasokan di SPBU, impor solar, sampai nasib petani sawit. Pemerintah juga menargetkan penghematan devisa Rp157,28 triliun, serapan 2,2 juta tenaga kerja sawit, dan penurunan impor solar CN48 ke nol pada 2026.
B50 mulai 1 Juli 2026: isi, target, dan alasan pemerintah
B50 adalah campuran 50 persen FAME berbasis minyak sawit CPO dan 50 persen solar fosil. Ini naik dari skema B40 yang selama ini dipakai di dalam negeri. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai jalan untuk memperkuat ketahanan energi dan memangkas ketergantungan pada impor bahan bakar diesel.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan harga B50 akan mengikuti harga solar yang ditetapkan setiap bulan.
“Kan hitungannya kan diesel, kayak harga solar. Nggak ada jauh dekatnya. Sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan,” kata Laode pada 29 Juni 2026.
Di atas kertas, pemerintah menaruh angka besar pada program ini. Penghematan devisa disebut mencapai Rp157,28 triliun, lebih tinggi dari target B40 yang dipatok sekitar Rp140 triliun. Ada juga target pengurangan impor solar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Harga B50 berapa? Pemerintah ikuti formula solar bulanan
Isu yang paling banyak dicari publik sederhana yakni harga B50 naik atau tidak. Jawaban resmi pemerintah, sejauh ini, tidak ada harga khusus yang berdiri sendiri. B50 akan masuk skema harga solar subsidi maupun non-subsidi yang dirilis rutin per bulan.
Artinya, konsumen tidak perlu membayangkan ada “harga premium” hanya karena kandungan sawitnya lebih tinggi. Jika harga solar subsidi tetap, harga B50 pun tetap mengikuti formula itu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya sempat menyebut angka Rp6.800 per liter untuk skema subsidi, tetapi angka itu belum final dan masih menunggu penetapan resmi.
Sementara itu Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi juga menegaskan pemerintah akan merilis harga patokan B50 secara berkala. Jadi, patokan Juli 2026 akan mengacu pada harga solar bulan berjalan. Ini yang membuat pasar, operator SPBU, dan pengguna kendaraan diesel perlu menunggu pengumuman resmi sebelum menghitung biaya operasional.
Tabel B40 vs B50: beda komposisi, target, dan masa transisi
| Komponen | B40 | B50 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Komposisi | 40% FAME sawit + 60% solar fosil | 50% FAME sawit + 50% solar fosil | Kadar sawit naik 10% |
| Nama dagang | Biosolar B40 | Biosolar B50 | Dipasarkan Pertamina Patra Niaga |
| Harga jual | Ikut formula solar | Ikut formula solar | Tidak ada harga khusus |
| Kadar air | Standar B40 | Lebih baik dari B40 | Hasil uji 6 bulan |
| Target hemat devisa | Rp140 triliun | Rp157,28 triliun | Target 2026 |
| Hemat BBM fosil | – | 4 juta kiloliter/tahun | Impor berkurang |
| Masa transisi | – | 3 bulan | Stok B40 dihabiskan bertahap |
Selama masa transisi, stok B40 di SPBU dan kilang tidak langsung dihentikan. Pemerintah memberi waktu tiga bulan sejak 1 Juli 2026 agar pasokan habis bertahap. Pertamina menargetkan penyesuaian stok selesai lebih cepat, sekitar dua bulan, sebelum pasokan nasional masuk fase penuh B50 pada September 2026.
Dampak B50 ke mobil diesel, petani sawit, dan emisi
Pemerintah mengeklaim B50 sudah diuji selama enam bulan di sejumlah mesin, mulai dari truk, kapal, genset, sampai kereta api. Hasil pengujian disebut baik, termasuk kadar air yang lebih stabil dibanding B40. Untuk kendaraan diesel harian, terutama mesin common rail, pemerintah menyatakan program ini aman dipakai.
Meski begitu, pemilik mobil diesel lawas tetap diminta memperhatikan kondisi filter solar dan injector pada masa awal transisi. Mesin diesel keluaran lama, terutama yang berusia di atas 15 tahun, biasanya lebih sensitif terhadap kualitas bahan bakar dan kebersihan sistem pembakaran. Ini bukan larangan, tapi langkah antisipasi yang masuk akal.
Bagi petani sawit, B50 membuka pasar serapan yang lebih besar. Pemerintah menyebut kebutuhan CPO untuk program ini mencapai 3,5 juta ton dan memberi nilai tambah sekitar Rp24,68 triliun. Angka ini penting karena harga sawit sangat berkaitan dengan permintaan domestik. Ketika serapan dalam negeri naik, petani ikut merasakan efeknya.
Dari sisi lingkungan, pemerintah menempatkan B50 sebagai bahan bakar terbarukan yang bisa menekan emisi karbon. Indonesia juga ingin tampil sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori B50 secara nasional. Langkah ini punya bobot politik dan ekonomi. Besar. Dan mahal kalau gagal.
Dengan pasar solar yang sangat besar dan konsumsi diesel yang tinggi, keberhasilan B50 akan ikut menentukan seberapa jauh Indonesia bisa mengurangi impor energi. Kalau distribusi berjalan mulus, kebijakan ini bisa menghemat devisa, memberi ruang bagi petani sawit, dan menjaga pasokan BBM tetap stabil. Tapi kalau pasokan tersendat, yang kena duluan tetap konsumen dan operator lapangan.
Laode Sulaeman menegaskan kembali bahwa penyesuaian harga dan distribusi akan mengikuti formula resmi pemerintah.
“Sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan,” ujarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.