PMII Sulteng: Reformasi DBH perlu untuk keadilan fiskal daerah

PALU — reformasi DBH kembali didorong Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sulawesi Tengah untuk menjawab tuntutan keadilan fiskal daerah penghasil nikel. Dorongan itu disampaikan di Palu, Minggu, saat pengurus wilayah organisasi tersebut dilantik.

Seruan ini datang di saat Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam hilirisasi mineral nasional. Di lapangan, daerah menanggung beban besar: jalan cepat rusak, kebutuhan layanan publik meningkat, dan tekanan lingkungan makin terasa. Namun, porsi penerimaan yang kembali ke daerah dinilai belum sebanding.

Reformasi DBH dan tuntutan keadilan fiskal daerah

Muhammad Safri, pengurus wilayah IKA PMII Sulawesi Tengah, mengatakan reformasi DBH perlu dilakukan agar pemerintah pusat dan daerah punya pembagian yang lebih adil, terutama bagi wilayah penghasil sekaligus pusat hilirisasi mineral seperti Sulteng.

“Perlu mewujudkan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya bagi daerah penghasil dan pusat hilirisasi mineral, seperti Sulawesi Tengah,” kata Safri di sela-sela pelantikan pengurus IKA PMII Sulteng di Palu, Minggu.

Menurut dia, Sulteng selama ini belum memperoleh porsi penerimaan yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu datang dari pertambangan dan pengolahan nikel yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Safri menempatkan masalah ini sebagai soal yang sangat praktis. Daerah menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan dampak aktivitas industri, sementara ruang fiskal yang tersedia masih sempit. Kondisi seperti ini, kata dia, membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat saat harus memperbaiki infrastruktur atau menambah layanan dasar.

“Inilah ketimpangan yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Hilirisasi nikel tumbuh cepat, fiskal daerah tertinggal

Safri menjelaskan perkembangan industri di Sulawesi Tengah berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah. Arus investasi berskala besar masuk ke kawasan industri, dan aktivitas pertambangan maupun pengolahan nikel ikut meningkat signifikan.

Masalahnya, kata dia, pertumbuhan industri itu belum diikuti penguatan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Padahal, biaya yang harus ditanggung daerah justru membesar. Infrastruktur perlu dijaga, jalan angkutan berat perlu diperbaiki, dan pelayanan publik harus terus diperluas untuk menyesuaikan pertumbuhan penduduk maupun aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri.