PALU — reformasi DBH kembali didorong Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sulawesi Tengah untuk menjawab tuntutan keadilan fiskal daerah penghasil nikel. Dorongan itu disampaikan di Palu, Minggu, saat pengurus wilayah organisasi tersebut dilantik.
Seruan ini datang di saat Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam hilirisasi mineral nasional. Di lapangan, daerah menanggung beban besar: jalan cepat rusak, kebutuhan layanan publik meningkat, dan tekanan lingkungan makin terasa. Namun, porsi penerimaan yang kembali ke daerah dinilai belum sebanding.
Reformasi DBH dan tuntutan keadilan fiskal daerah
Muhammad Safri, pengurus wilayah IKA PMII Sulawesi Tengah, mengatakan reformasi DBH perlu dilakukan agar pemerintah pusat dan daerah punya pembagian yang lebih adil, terutama bagi wilayah penghasil sekaligus pusat hilirisasi mineral seperti Sulteng.
“Perlu mewujudkan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya bagi daerah penghasil dan pusat hilirisasi mineral, seperti Sulawesi Tengah,” kata Safri di sela-sela pelantikan pengurus IKA PMII Sulteng di Palu, Minggu.
Menurut dia, Sulteng selama ini belum memperoleh porsi penerimaan yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu datang dari pertambangan dan pengolahan nikel yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Safri menempatkan masalah ini sebagai soal yang sangat praktis. Daerah menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan dampak aktivitas industri, sementara ruang fiskal yang tersedia masih sempit. Kondisi seperti ini, kata dia, membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat saat harus memperbaiki infrastruktur atau menambah layanan dasar.
“Inilah ketimpangan yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Hilirisasi nikel tumbuh cepat, fiskal daerah tertinggal
Safri menjelaskan perkembangan industri di Sulawesi Tengah berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah. Arus investasi berskala besar masuk ke kawasan industri, dan aktivitas pertambangan maupun pengolahan nikel ikut meningkat signifikan.
Masalahnya, kata dia, pertumbuhan industri itu belum diikuti penguatan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Padahal, biaya yang harus ditanggung daerah justru membesar. Infrastruktur perlu dijaga, jalan angkutan berat perlu diperbaiki, dan pelayanan publik harus terus diperluas untuk menyesuaikan pertumbuhan penduduk maupun aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri.
Ia menyebut Sulawesi Tengah memiliki empat kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Status itu menegaskan posisi Sulteng sebagai pusat pengolahan nikel di Indonesia. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara pun dinilai besar.
Namun, kata Safri, kontribusi besar itu tidak otomatis berbanding lurus dengan kekuatan fiskal di daerah. Di titik ini, reformasi DBH dianggap mendesak. Bukan sekadar soal angka transfer, melainkan soal kemampuan daerah merawat jalan, membiayai sekolah, menambah fasilitas kesehatan, dan menjawab tuntutan warga yang tinggal di sekitar wilayah industri.
Langkah advokasi ke DPR, Kemenkeu, hingga jalur hukum
IKA PMII Sulteng tidak ingin dorongan itu berhenti pada pernyataan sikap. Safri mengatakan pihaknya melakukan advokasi di tingkat nasional dengan meminta Pengurus Besar IKA PMII melakukan pertemuan dengan Komisi XI DPR RI, termasuk Kementerian Keuangan, untuk membahas reformulasi DBH bagi Sulteng.
Langkah ini penting karena keputusan soal transfer fiskal dan formula pembagian hasil berada di level kebijakan nasional. Tanpa perubahan formula, daerah penghasil bisa terus menanggung beban besar, sementara ruang fiskalnya tidak cukup longgar untuk mengejar kebutuhan pembangunan. Itu yang kini ditekankan IKA PMII Sulteng.
Safri juga menyinggung Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 157 Tahun 2026 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Menurut dia, aturan itu berpotensi merugikan daerah karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil sekaligus pengolah sumber daya mineral.
Karena itu, IKA PMII Sulteng menyiapkan langkah hukum. “Guna memperjuangkan DBH kami segera melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung,” kata dia.
Jalur hukum ini menunjukkan bahwa isu DBH tak lagi dibaca sebagai perdebatan administratif biasa. Di daerah penghasil komoditas tambang, formula pembagian hasil bisa menentukan seberapa cepat pemerintah membangun jalan, menekan kerusakan infrastruktur, dan menjawab kebutuhan warga yang hidup berdampingan dengan kawasan industri.
Kenapa reformasi DBH penting bagi Sulteng
Bagi pembaca di Sulteng, pembahasan DBH bukan wacana yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Saat aktivitas industri naik, beban daerah juga ikut naik. Truk bermuatan berat melintas lebih sering, jalan cepat aus, air bersih dan layanan kesehatan perlu diperkuat, sementara masyarakat berharap manfaat ekonomi hadir lebih merata.
Itulah sebabnya, reformasi DBH dipandang sebagai pintu untuk memperbaiki relasi fiskal antara pusat dan daerah. Jika skema pembagian hasil tidak berubah, daerah penghasil bisa terus berada di posisi yang menanggung dampak paling besar tanpa ruang anggaran yang cukup untuk menutupnya.
IKA PMII Sulteng menilai formulasi baru harus lebih dekat dengan kondisi lapangan. Daerah penghasil dan daerah pengolah tidak bisa disamaratakan begitu saja dengan wilayah yang tidak menanggung beban hilirisasi. Di Sulteng, empat kawasan industri dalam PSN memberi gambaran betapa cepatnya ekonomi berubah. Tapi, uang yang kembali ke kas daerah masih menjadi pertanyaan besar.
Safri menutup penjelasannya dengan satu pesan yang tegas: keadilan fiskal tidak bisa ditunda. Dan bagi Sulteng, perdebatan soal reformasi DBH akan sangat menentukan seberapa jauh daerah ini mampu mengejar kebutuhan pembangunan di tengah peran besarnya sebagai pusat nikel nasional.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.