Uganda military chief shuts media outlets, slams ‘free press’

KAMPALA — Panglima militer Uganda Muhoozi Kainerugaba memerintahkan penutupan paksa dua media independen terbesar di Uganda dan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memercayai prinsip kebebasan pers demi menjaga stabilitas kekuasaan. Keputusan sepihak dari putra Presiden Yoweri Museveni ini langsung diikuti dengan pengerahan pasukan bersenjata untuk mengepung kantor redaksi.

Dampak dari keputusan koersif ini dirasakan langsung oleh puluhan jurnalis yang tertahan di dalam gedung dan jutaan pemirsa yang kehilangan akses informasi objektif. Saluran televisi NTV Uganda seketika gelap, sementara mesin cetak harian terkemuka Daily Monitor dipaksa berhenti beroperasi di bawah moncong senjata aparat keamanan. Kondisi ini memicu ketakutan luar biasa di kalangan pekerja media setempat.

Langkah represif ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional yang menilai Uganda sedang meluncur ke arah kediktatoran militer penuh. Kebebasan berekspresi kini berada di titik nadir.

Pengepungan Militer di Kantor Nation Media Group

Langkah represif ini menyasar aset milik Nation Media Group (NMG), konglomerat media raksasa yang berbasis di Kenya. Sejak Minggu, 28 Juni 2026, personel militer bersenjata lengkap telah bersiaga di luar kantor pusat NMG di distrik Namuwongo, Kampala, serta area hotel Serena. Penjagaan super ketat ini membuat aktivitas jurnalistik lumpuh total.

Asosiasi Penyiar Nasional Uganda melaporkan sedikitnya enam jaringan penerbitan dan penyiaran milik NMG kini lumpuh total. Pihak redaksi Daily Monitor sempat mengabarkan lewat media sosial bahwa mereka berada dalam status “pengepungan militer”. Para staf dilarang keras untuk masuk ataupun meninggalkan area kerja selama operasi berlangsung.

Hingga saat ini, direktur pelaksana NMG Susan Nsibirwa maupun otoritas komunikasi resmi Uganda (UCC) belum memberikan pernyataan resmi terkait detail penutupan paksa ini. Ketidakpastian hukum membuat situasi di lapangan semakin tegang dan membingungkan publik.

Sebut Jurnalis Harus Jadi Kader Revolusi

Muhoozi Kainerugaba, yang menjabat sebagai panglima tertinggi militer sejak 2024, mengumumkan sendiri penutupan tersebut lewat serangkaian unggahan kontroversial di platform X. Ia menegaskan bahwa seluruh narasi publik di Uganda harus melewati sensor ketat dari mejanya tanpa pengecualian.

“Di Uganda, saya tidak percaya pada kebebasan pers! Pers seharusnya dibimbing oleh para kader revolusi,” tulis Kainerugaba lewat akun pribadinya.

Ia mengklaim mandat kekuasaan mutlak ini diturunkan langsung oleh ayahnya sejak tahun 2017. Sembari melontarkan ancaman, ia menyebut penutupan NTV dan Daily Monitor hanyalah langkah awal dari operasi pembersihan yang lebih besar. Sontak, pernyataan ini menuai kecaman global.

Berikut adalah rincian media utama yang terdampak langsung oleh perintah penutupan tersebut:

Bukan Kasus Pertama Pembungkaman Pers

Aksi represif rezim Uganda terhadap jurnalisme independen sebenarnya memiliki sejarah panjang yang berulang. Sebagai pewaris takhta politik ayahnya yang sudah berkuasa sejak 1986, Kainerugaba kerap menggunakan kekuatan bersenjata untuk meredam kritik publik. Ini adalah pola lama yang terus dipakai.

Pada tahun 2013 silam, pemerintah juga pernah menduduki kantor Daily Monitor selama sepuluh hari berturut-turut. Jauh sebelum itu, stasiun NTV Uganda bahkan pernah dilarang mengudara hanya beberapa bulan setelah pertama kali diluncurkan pada 2007 karena liputannya dianggap terlalu vokal mengevaluasi kebijakan negara.

Kini, kelompok masyarakat sipil dan organisasi pers internasional tengah menggalang solidaritas untuk memprotes tindakan sewenang-wenang ini. Pertarungan hukum di meja pengadilan kemungkinan besar menjadi langkah berikutnya dari manajemen NMG untuk menuntut pembukaan kembali ruang redaksi mereka yang disegel secara ilegal.

Komunitas internasional kini mendesak adanya sanksi tegas terhadap para petinggi militer Uganda yang terlibat dalam aksi pembungkaman ini. Tekanan diplomatik diharapkan mampu melunakkan sikap keras kepala sang panglima militer demi menyelamatkan pilar demokrasi yang tersisa.