Senin, 29 Juni 2026 WIB
BREAKING
EKONOMI BISNIS

Wamentan Sudaryono Tegaskan RI Stop Impor Beras, Jagung, dan Gula D…

Wamentan tegaskan stop impor beras dalam pertemuan petani
Stop impor beras jadi sinyal baru pemerintah. (Ilustrasi: AI)

PONTIANAK — stop impor beras kembali ditegaskan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menyebut pemerintah akan menghentikan impor beras, jagung, dan gula, lalu mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan lain secara bertahap.

Pernyataan itu disampaikan di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu, saat Sudaryono menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat. Sudaryono berbicara dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI.

Targetnya jelas: produksi naik, impor turun

Sudaryono menegaskan arah kebijakan ini bukan sekadar soal perdagangan luar negeri. Pemerintah, kata dia, ingin memperkuat produksi dalam negeri agar kebutuhan pangan utama dipenuhi petani Indonesia sendiri.

“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip dari Republika.co.id.

Pesan itu penting. Bagi pasar, keputusan menghentikan impor biasanya berdampak pada arus pasokan dan harga. Bagi petani, kebijakan ini bisa berarti ruang jual yang lebih luas jika produksi domestik benar-benar mampu menutup kebutuhan nasional. Tanpa produksi yang kuat, larangan impor justru berisiko menekan stok dan memicu gejolak harga.

Sudaryono menempatkan swasembada pangan sebagai target yang ingin dicapai secara berkelanjutan. Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar ketersediaan barang di gudang atau pasar, tetapi juga memastikan petani tetap punya insentif untuk menanam.

Petani diminta ikut merasakan hasilnya

Dalam pidatonya, Sudaryono menekankan bahwa tujuan utama kebijakan pangan adalah kesejahteraan petani. Ia menilai petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, dan komoditas lain harus memperoleh keuntungan dari hasil kerja mereka.

“Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera. Petani tidak boleh lagi hidup susah,” ujarnya.

Kalimat itu menaruh beban yang cukup besar pada pemerintah dan rantai pasok pangan. Jika impor ditekan, maka harga di tingkat petani harus dijaga agar tidak jatuh. Di saat yang sama, konsumen juga perlu mendapat pasokan yang stabil. Dua kepentingan ini sering berjalan berdekatan dan tak jarang saling menekan. Di titik itu, peran pemerintah menjadi kunci.

Sudaryono menyebut pemerintah hadir untuk memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga panen stabil. Ia juga mengaitkan agenda pangan ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan swasembada pangan sebagai proyek besar nasional.

Komoditas yang sudah surplus dan tantangan berikutnya

Wamentan juga menyebut sejumlah komoditas pangan telah mencapai status swasembada dan surplus. Komoditas itu meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Daftar ini penting karena memberi gambaran bahwa pemerintah menilai sebagian kebutuhan pangan dalam negeri sudah bisa dipenuhi tanpa impor. Namun, status surplus di atas kertas belum otomatis berarti semua daerah aman pasokan. Distribusi masih jadi pekerjaan rumah, terutama ke wilayah yang jauh dari sentra produksi.

Di sinilah kebijakan penghentian impor diuji. Jika produksi naik di hulu, tapi logistik tersendat di hilir, harga tetap bisa bergerak liar. Konsumen di kota besar merasakannya lewat harga pasar. Petani di daerah merasakannya lewat harga gabah atau hasil panen yang tidak seragam.

Karena itu, pernyataan Sudaryono tentang stop impor beras tidak bisa dibaca sebagai satu kebijakan tunggal. Ia berkaitan dengan rantai yang panjang: benih, pupuk, irigasi, panen, gudang, angkutan, sampai penyerapan hasil oleh pasar.

Harga TBS sawit jadi perhatian di Kalimantan Barat

Di Pontianak, Sudaryono juga memberi perhatian khusus kepada petani kelapa sawit. Ia meminta pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga crude palm oil (CPO) dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya,” kata Sudaryono.

Ia menambahkan, harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi. Pesan ini relevan bagi petani sawit di Kalimantan Barat yang kerap berhadapan dengan fluktuasi harga di tingkat pembeli. Jika harga TBS ditekan terlalu rendah, petani yang menanggung beban paling besar.

Sudaryono juga membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan petani. Ia meminta persoalan di lapangan, seperti irigasi, pupuk, dan benih, segera disampaikan agar pemerintah bisa menindaklanjuti. Cara ini, menurutnya, diperlukan supaya kebijakan tidak berhenti di podium.

Sinergi pusat, daerah, dan petani akan diuji

HKTI dalam konteks ini diposisikan sebagai mitra pemerintah. Sudaryono berharap organisasi petani itu ikut memperkuat koordinasi antara pusat, daerah, dan pelaku pertanian di lapangan. Ia menilai sinergi seperti itu akan mempercepat terwujudnya Indonesia yang mandiri pangan.

“Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” ujarnya.

Pernyataan itu menutup arah kebijakan yang sedang didorong pemerintah: mengurangi impor, menguatkan produksi, dan menjaga harga agar petani tidak dirugikan. Setelah ini, perhatian pasar akan tertuju pada langkah teknis berikutnya. Seberapa cepat produksi naik, komoditas mana yang benar-benar bisa dipenuhi dari dalam negeri, dan bagaimana pemerintah menjaga harga tetap stabil di tingkat petani maupun konsumen.

Bagi pembaca, dampaknya terasa langsung. Jika kebijakan ini berjalan mulus, suplai pangan domestik bisa lebih aman dan petani punya posisi tawar lebih baik. Tapi jika implementasinya tersendat, tekanan harga bisa muncul dari dua sisi sekaligus. Pemerintah kini ditunggu untuk membuktikan bahwa stop impor beras bukan hanya slogan, melainkan kerja yang benar-benar sampai ke sawah, kebun, dan pasar.

(AG)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram