PGN Pastikan Siap Terapkan Kebijakan Pemerintah soal Harga Gas Industri

JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan harga gas untuk industri dengan sejumlah penyesuaian kebijakan yang diterapkan segera. Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan siap melaksanakan seluruh ketentuan tersebut guna menjaga pasokan tetap lancar dan terjangkau.

Langkah ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari pelaku industri, mulai dari sektor keramik hingga organisasi serikat pekerja. Target pemerintah jelas: menjaga daya saing industri dalam negeri tanpa mengorbankan keterjangkauan harga dan keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.

PGN Apresiasi dan Siap Implementasi

Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto, mengapresiasi keputusan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

“PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan,” ujar Arief, Selasa (30/6/2026).

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan badan usaha penyalur serta niaga gas bumi, PGN siap menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Komitmen ini mencakup memastikan pasokan gas tetap andal, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing industri serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat,” lanjut Arief.

Tiga Skema Harga dengan Pendekatan Berbeda

Pemerintah merancang kebijakan melalui tiga skema utama mengingat karakteristik dan struktur biaya gas bumi yang beragam. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan skema tersebut adalah Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, serta LNG non-HGBT.

Untuk HGBT, harga tetap mengacu pada ketentuan pemerintah sebesar USD6,5 per MMBTU bagi industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, dan USD7 per MMBTU untuk penggunaan sebagai bahan bakar. Harga ini tidak berubah dari penetapan sebelumnya.

Gas pipa non-HGBT di wilayah Jawa Barat dipastikan tidak mengalami kenaikan dan tetap berada pada rata-rata USD9,6 per MMBTU di tingkat pelanggan. Stabilitas harga ini penting untuk menghindari guncangan biaya operasional industri.

LNG Turun Drastis: Dari USD20 Jadi USD13

Penyesuaian paling signifikan terjadi pada segmen LNG non-HGBT. Harga LNG bagi konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta turun dari kisaran USD20,57 per MMBTU menjadi USD13 per MMBTU.

Bahlil menceritakan proses pengambilan keputusan tersebut. Awalnya, masukan dari industri berkisar USD15–16 per MMBTU. Namun setelah evaluasi mendalam, pemerintah berhasil menurunkan lebih lanjut menjadi USD13 per MMBTU atas arahan Presiden.

“Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.

Efisiensi Rantai Pasok Jadi Kunci

Penurunan harga tidak terjadi begitu saja. Pemerintah melakukan optimalisasi struktur biaya di seluruh rantai pasok LNG, mulai dari harga gas di hulu, biaya pemrosesan, hingga komponen infrastruktur dan niaga. Dengan mekanisme efisiensi tersebut, manfaat dapat diteruskan langsung kepada pelanggan industri.

Bahlil juga menekankan bahwa LNG akan semakin berperan penting mengingat banyak wilayah mengalami penurunan produksi gas pipa akibat karakteristik alami lapangan gas yang terus menurun. Karena itu, struktur harga LNG perlu terus ditata untuk tetap mendukung daya saing industri nasional.

Koordinasi Lintas Institusi Dimulai

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Kementerian ESDM akan berkoordinasi intensif dengan SKK Migas, badan usaha, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Koordinasi mencakup pengaturan alokasi pasokan, penyesuaian distribusi, hingga pelaksanaan kebijakan harga di lapangan.

Bahlil menegaskan kebijakan ini adalah bentuk komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan industri nasional, memberikan kepastian berusaha, dan memastikan pengelolaan gas bumi tetap mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah,” tegas Bahlil, menekankan prioritas pemerintah pada stabilitas lapangan kerja di tengah tantangan daya saing industri global.