Prabowo: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum, Orang Benar Harus Merasa Aman

Pernyataan itu menjadi sinyal langsung kepada aparat penegak hukum—terutama Polri pada acara HUT mereka—untuk berlaku profesional tanpa tekanan politis dari kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, Prabowo menekankan perlindungan aktif bagi rakyat kecil dan mereka yang memperjuangkan kebenaran—kelompok yang selama ini merasa terasingkan oleh sistem.

“Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” imbuhnya, merangkum empat pilar visi keadilan.

Momentum untuk Reformasi Hukum

Pidato Prabowo datang di tengah lanskap hukum yang kompleks. Beberapa tokoh oposisi dan aktivis masih dalam proses hukum atas berbagai kasus pidana, sementara investigasi soal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terus berjalan—meski dengan tempo yang berbeda-beda. Pernyataan Prabowo dianggap upaya menetapkan standar baru yang eksplisit: hukum harus adil, bukan selektif berdasarkan kekuatan atau posisi.

Lokasi pidato—Satuan Latihan Brimob Cikeas—dipilih dengan perhitungan. Tempat itu adalah jantung kepolisian, simbol kekuatan eksekutif. Dengan berbicara langsung di sana pada acara bergengsi, Prabowo memberi pesan yang sulit diabaikan kepada institusi kepolisian: ada ekspektasi baru soal bagaimana hukum harus ditegakkan.

Kehadiran Joko Widodo dalam acara itu menambah makna simbolis. Mantan presiden pernah mengemukakan hal serupa saat memimpin, meskipun kritikus mencatat inkonsistensi. Kali ini, dengan kedua presiden menekankan prinsip yang sama di forum publik, ada pesan kolektif tentang arah hukum ke depan.

Tantangan Eksekusi di Lapangan

Meski pidato menguraikan visi yang jelas, tantangan nyata terletak pada implementasi. Indonesia punya sejarah panjang visi hukum yang mulia yang bertemu realitas penegakkan yang jauh lebih kusam. Aparat yang terlatih, independensi pengadilan dari tekanan eksternal, dan reformasi sistemik membutuhkan waktu dan konsistensi.

Organisasi masyarakat sipil yang mengawasi penegakkan hukum akan memantau apakah pernyataan Prabowo diikuti tindakan konkret. Indikator awal: apakah penyelidikan soal dugaan korupsi berlangsung konsisten tanpa memandang afiliasi politik, dan apakah kriminalisasi terhadap aktivis dikurangi? Langkah-langkah itu akan menunjukkan apakah pidato itu sekadar retorika atau komitmen sejati.

“Orang yang benar harus merasa aman. Itu adalah fondasi negara hukum yang sebenarnya,” tutur Prabowo menutup bagian pidatonya tentang hukum. Kata-kata itu mencerminkan visi yang menarik, namun eksekusinya—di ruang pengadilan, di meja penyidik, dan dalam keputusan aparat—akan menjadi ukuran nyata komitmen pemerintahannya terhadap keadilan yang sejati.