Sekolah Rakyat Disiapkan untuk Cegah Anak Mewarisi Kemiskinan

JAKARTA — Sekolah Rakyat disiapkan untuk membantu anak keluarga miskin memperoleh pendidikan dan tidak mewarisi keterbatasan ekonomi orang tuanya, kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada Minggu (15/11/2026). Program pendidikan berasrama ini menjadi salah satu upaya pemerintah memutus kemiskinan antargenerasi.

Dampaknya menyentuh akses anak ke sekolah: data yang disampaikan dalam keterangan Agus mencatat sekitar 4,1 juta anak tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi. Sekolah Rakyat dirancang agar kondisi keuangan keluarga tidak menjadi penghalang untuk belajar dan mengembangkan potensi.

Agus menyampaikan hal itu saat menutup Kongres VII Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta. Ia mengatakan negara akan mendampingi anak dari keluarga miskin sejak mereka bersekolah.

“Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita,” kata Agus.

Sekolah Rakyat dan kemiskinan antargenerasi

Agus menyebut kemiskinan masih menjadi persoalan berat, terutama dalam aspek sosial ekonomi. Menurut dia, Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadapi masalah itu melalui pendidikan.

Angka kemiskinan menunjukkan besarnya tantangan. Badan Pusat Statistik mencatat 22,9 juta penduduk masih berada dalam kemiskinan per Maret 2026, dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu.

Hambatannya juga terlihat pada tingkat pendidikan. Sekitar 74 persen masyarakat miskin memiliki pendidikan SD ke bawah. Sebanyak 76 persen orang tua menyatakan tidak mampu menyekolahkan anak karena alasan ekonomi.

Risikonya berlanjut ke generasi berikutnya. Lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin memiliki kecenderungan mengalami kondisi kemiskinan yang sama. Saat biaya sekolah tak terjangkau, kesempatan anak untuk memperbaiki taraf hidup ikut menyempit.

Data terbuka untuk menjangkau keluarga

Agus juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memakai data tunggal yang terbuka dan transparan dalam menangani kemiskinan. Data itu diharapkan menjadi dasar penyusunan program agar bantuan dan kebijakan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” ujar Agus.

Ketepatan data berpengaruh langsung terhadap keluarga yang menjadi sasaran program. Jika pemerintah dapat mengenali kebutuhan mereka, upaya pendidikan dan pengentasan kemiskinan dapat diarahkan kepada anak-anak yang menghadapi hambatan biaya.

Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama. Anak-anak mendapat kesempatan belajar, pendampingan, dan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri. Pemerintah berharap pendidikan itu membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik sekaligus memperbaiki kehidupan keluarga.

Program ini menempatkan akses pendidikan sebagai bagian dari upaya memutus kemiskinan yang diwariskan. Pemerintah juga mengandalkan pembukaan data kemiskinan untuk merumuskan langkah yang tepat sasaran.