KTT ASEAN ke-49, Indonesia Dorong Pasokan Energi dan Pangan

MANILA — KTT ASEAN ke-49 menjadi ajang Indonesia mendorong perlindungan pasokan energi dan pangan serta peluang pasar digital bagi UMKM. Pertemuan para pemimpin ASEAN itu berlangsung di Manila, Filipina, pada 2026.

Langkah tersebut menyasar kebutuhan sehari-hari dan usaha: kerja sama pasokan minyak serta cadangan beras darurat diharapkan membantu kawasan menghadapi gangguan pasokan, sementara kesepakatan ekonomi digital membuka akses pasar lintas negara bagi pelaku usaha.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Jasmine Herawan mengatakan agenda Indonesia sejalan dengan tema KTT tahun ini, “Navigating Our Future, Together”.

“Melalui KTT ASEAN 2026 di Manila, Indonesia mendorong kerja sama kawasan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat keamanan, dan memperluas peluang ekonomi,” kata Jasmine dalam keterangannya, Minggu (15/11).

KTT ASEAN ke-49 bahas ketahanan pasokan

Untuk sektor energi, Indonesia mendorong percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA). Perjanjian itu membuka peluang bagi negara anggota untuk saling membantu pasokan minyak secara sukarela dengan prinsip komersial saat terjadi kekurangan.

Skema tersebut menempatkan kerja sama kawasan sebagai salah satu cara menghadapi gangguan rantai pasok. Bagi masyarakat, pasokan energi yang lebih terjaga berkaitan langsung dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan kegiatan ekonomi.

Di sektor pangan, Indonesia mendorong penguatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), mekanisme cadangan beras darurat yang melibatkan negara-negara ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan. Cadangan regional ini ditujukan untuk membantu kesiapan kawasan saat pasokan beras terganggu.

Jasmine menyebut kerja sama kedua sektor itu sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi. “Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN memperkuat kerja sama untuk menjaga pasokan BBM dan kesiapan cadangan beras darurat. Langkah ini membantu kawasan menghadapi gangguan pasokan dan memperkuat ketahanan ekonomi,” ujarnya.

Kesepakatan digital membuka akses UMKM

Agenda ekonomi Indonesia juga mencakup perluasan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada Sabtu (14/11), negara-negara ASEAN menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), kesepakatan kerangka ekonomi digital kawasan.

Kesepakatan itu diharapkan membantu UMKM Indonesia memasarkan produk dan terhubung dengan rantai pasok regional. Digitalisasi dokumen perdagangan serta penyederhanaan proses kepabeanan juga diharapkan membuat perdagangan lintas batas lebih efisien.

Liputan6 Bisnis menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung percepatan penyusunan rencana implementasi DEFA. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara dan keterkaitan rencana itu dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030.

Airlangga juga menilai kebutuhan industri, keterlibatan sektor swasta, dan penguatan kapasitas UMKM perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kesepakatan. Dengan begitu, perluasan ekonomi digital kawasan dapat memberi ruang bagi pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi.

Bagi UMKM, manfaat yang diharapkan bukan hanya akses ke pasar regional. Proses dokumen dan kepabeanan yang lebih sederhana berpotensi mengurangi hambatan saat menjual produk lintas negara, sementara keterhubungan dengan rantai pasok regional dapat memperluas peluang usaha.

Jasmine mengatakan keterlibatan Indonesia bertujuan melindungi kepentingan ekonomi domestik sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan. Ia menutup keterangannya dengan menegaskan, “Hal ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mendukung kawasan ASEAN yang bersatu dan mampu melindungi kesejahteraan warganya di tengah tantangan global yang semakin kompleks.”