Resiliensi Media Perkuat Pertahanan Semesta Hadapi Ancaman Disinformasi

TABANAN — Ruang digital kita sedang tidak baik-baik saja. Ancaman bukan lagi sekadar peretasan situs pemerintah, melainkan infiltrasi disinformasi masif yang bisa menggoyahkan stabilitas nasional. Fenomena ini memaksa Indonesia untuk menempatkan resiliensi media sebagai pilar vital dalam konsep pertahanan semesta.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan angka yang membuat waspada. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 5,5 miliar serangan siber. Angka tersebut melonjak tajam hingga 714 persen dibanding rata-rata tahunan pada kurun 2020-2024. Bahkan, tren itu berlanjut di awal 2026 dengan 1,5 miliar serangan hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama.

Situasi ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Dampak nyata dari serangan tersebut merembes hingga ke layanan perbankan, data kependudukan, hingga ruang obrolan warga di media sosial. Ketika infrastruktur digital goyah, kepercayaan publik terhadap negara turut tergerus. Inilah alasan mengapa memperkuat pertahanan siber bukan lagi urusan teknis belaka, melainkan upaya menyelamatkan kedaulatan informasi nasional.

Sinergi Menghadapi Ancaman Siber

Pemerintah menyadari bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa sinergi lintas sektoral menjadi harga mati agar setiap gangguan digital dapat ditangani secara cepat dan terpadu. Menurutnya, partisipasi masyarakat pun sangat krusial, mulai dari literasi digital hingga kesadaran melindungi data pribadi di media sosial.

“Keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif. Tanpa kesadaran dari level individu hingga korporasi, celah keamanan akan selalu terbuka bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan informasi,” ujar Dudung dalam sebuah diskusi strategis.

Di sisi teknis, BSSN terus bergerak membenahi celah yang ada. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, mengingatkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak boleh sekadar mengejar kecepatan aplikasi. Seluruh proses harus dibentengi sistem keamanan informasi yang kokoh. Dari 5,5 miliar anomali trafik siber tahun lalu, sekitar 93 persen merupakan upaya berbahaya seperti pencurian data pribadi dan peretasan akun krusial.

Digitalisasi memang mempermudah hidup. Tapi, risiko kebocoran data menjadi bayang-bayang yang tak bisa diabaikan begitu saja. BSSN kini mulai mendorong implementasi enkripsi yang lebih ketat pada sektor-sektor esensial seperti kesehatan dan pendidikan.

Media Profesional sebagai Benteng Demokrasi

Selain infrastruktur siber, resiliensi media menjadi isu krusial yang tidak boleh disepelekan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti bahwa melemahnya industri media arus utama akan berdampak buruk bagi kualitas demokrasi digital kita. Disrupsi teknologi dan perubahan algoritma platform global telah menekan pendapatan media, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

Bayangkan jika media lokal di daerah satu per satu gulung tikar. Siapa yang akan mengawasi kebijakan pemerintah daerah? Siapa pula yang akan memverifikasi kabar burung di grup WhatsApp warga? Kehilangan media arus utama sama dengan membiarkan ruang publik dipenuhi informasi sampah tanpa filter.

Berdasarkan data Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), penggunaan fitur kecerdasan artifisial pada mesin pencari menyebabkan trafik sejumlah media turun hingga sepuluh kali lipat. Fenomena ini memicu efisiensi besar-besaran di berbagai perusahaan pers. Media lokal pun terpaksa merampingkan redaksi, yang secara otomatis menurunkan kapasitas mereka dalam melakukan peliputan mendalam.

Pemerintah mencoba menyeimbangkan ekosistem tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal dengan *Publisher Rights*. Kebijakan ini diharapkan menjadi jaring pengaman agar hubungan antara platform global dan industri media lokal lebih adil. Artinya, ada kompensasi bagi karya jurnalistik yang selama ini “disedot” oleh algoritma tanpa imbal balik sepadan.

Menuju Ruang Digital yang Berdaulat

Membangun resiliensi bukan tentang menutup diri dari kemajuan teknologi. Sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana kita menyiapkan sistem yang lebih tahan banting. Indonesia memerlukan ekosistem di mana jurnalisme tetap bisa bernapas lega dan keamanan data pribadi bukan lagi menjadi barang mewah.

Ke depan, tantangan terbesar terletak pada bagaimana mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Kita tidak bisa hanya mengandalkan perangkat lunak anti-virus atau regulasi di tingkat kementerian. Ketahanan sesungguhnya dimulai dari kemampuan masyarakat dalam membedakan mana informasi yang valid dan mana yang sekadar narasi untuk mengacaukan situasi.

Saat masyarakat sudah lebih kritis, disinformasi akan kehilangan daya rusaknya. Begitu pula dengan serangan siber; ketika setiap pintu akses diproteksi dengan benar, peretas akan kesulitan mencari celah. Pertahanan semesta bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa dunia digital tetap menjadi ruang bagi kemajuan bangsa, bukan ajang untuk perpecahan.

Poin Penting Resiliensi Informasi

• Eskalasi Ancaman: Serangan siber meningkat 714 persen pada 2025 dibandingkan periode sebelumnya, mencakup peretasan, pencurian data, dan penyebaran hoaks.
• Peran Media: Media arus utama berfungsi sebagai benteng utama informasi publik yang akurat di tengah gempuran disinformasi digital yang merusak.
• Langkah Strategis: Pemerintah menerapkan Publisher Rights dan penguatan sistem keamanan siber daerah untuk menjaga kedaulatan informasi nasional dari intervensi luar.

FAQ Singkat

Mengapa resiliensi media penting bagi pertahanan semesta?
Media yang tangguh memastikan masyarakat mendapatkan informasi akurat, sehingga meminimalisasi dampak disinformasi yang berpotensi memecah belah stabilitas sosial dan politik bangsa.

Apa dampak nyata kebijakan Publisher Rights?
Kebijakan ini bertujuan menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan media lokal dengan platform digital global, memastikan jurnalisme berkualitas tetap bertahan di tengah gempuran disrupsi teknologi.

Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung keamanan siber?
Meningkatkan literasi digital, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta sangat selektif dalam menyebarkan informasi untuk mengurangi ruang gerak bagi penyebaran hoaks di ruang publik.