Polisi telusuri aset Rp10 miliar dalam kasus investasi bodong Banyumas

PURWOKERTO — Penyidik Polresta Banyumas kini membidik aliran dana dalam kasus penipuan berkedok investasi yang menyeret mantan pegawai Bank Mandiri Taspen, berinisial N alias D. Langkah hukum ini ditingkatkan ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan target utama melakukan asset tracing atau pelacakan aset senilai Rp10 miliar.
Kepala Polresta Banyumas, Komisaris Besar Polisi Petrus P. Silalahi, menegaskan bahwa penelusuran aset dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pembuktian pidana, tetapi sebagai strategi kunci mengembalikan hak-hak para korban. “Kami tidak berhenti pada pemidanaan. Fokus kami adalah pemulihan kerugian korban, termasuk melalui jalur restitusi,” ujarnya kepada wartawan di Purwokerto, Kamis (2/7/2026).
Langkah hukum ini menjadi krusial. Mengingat modus yang digunakan melibatkan posisi pelaku sebagai mantan pegawai lembaga keuangan, kepercayaan nasabah menjadi taruhan utama. Kejahatan ini tidak hanya menguras kantong para korban, tetapi juga mencoreng kredibilitas instansi keuangan di wilayah tersebut.

Blokir Aset Tersangka

Langkah nyata sudah diambil kepolisian di lapangan. Sejauh ini, penyidik telah memblokir enam sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang berkaitan dengan tersangka. Empat sertifikat tercatat atas nama tersangka N, sementara dua sisanya menggunakan nama suaminya, berinisial T.
Selain properti, polisi juga sedang menyisir keberadaan sejumlah kendaraan bermotor yang diduga dibeli dari hasil kejahatan tersebut. Estimasi awal menyebutkan total nilai aset yang berada dalam radar sitaan polisi mencapai angka Rp10 miliar. Nilai ini merupakan akumulasi sementara dari berbagai aset yang berhasil diidentifikasi penyidik.
Terkait keterlibatan pihak lain, khususnya suami tersangka, polisi masih berhati-hati. Meski saat ini tersangka diduga bergerak secara mandiri, pendalaman terhadap keterlibatan pihak keluarga terus berlanjut. “Kami sedang dalami terus perannya, termasuk penerapan pasal TPPU untuk pihak-pihak terkait,” tambah Petrus.
Penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka. Mereka kini berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memetakan alur uang. Langkah ini penting untuk melihat apakah dana investasi dari para korban sempat diputar ke instrumen lain atau dialihkan ke rekening pihak ketiga.

Skala Kerugian Korban

Kasus ini mencuat setelah sejumlah korban melaporkan aksi tipu-tipu N. Data kepolisian mencatat baru 16 orang yang resmi melapor dengan total kerugian menyentuh Rp3,3 miliar. Namun, angka tersebut hanyalah puncak gunung es.
Investigasi kepolisian menemukan fakta bahwa korban yang terjerat investasi bodong ini kemungkinan lebih dari 100 orang. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, potensi kerugian masyarakat ditaksir mencapai Rp25 miliar. Angka yang fantastis bagi banyak nasabah yang menyetor dana dengan iming-iming bunga tinggi.
Berikut rangkuman data sementara terkait kasus penipuan tersebut:
Kategori Data
Estimasi Jumlah
Total Pelapor Resmi
16 orang
Kerugian Pelapor Resmi
Rp3,3 Miliar
Perkiraan Total Korban
> 100 orang
Estimasi Kerugian Total
Rp25 Miliar
Estimasi Aset Dilacak
Rp10 Miliar

Lapis Pidana dan Dampak Hukum

Tersangka N sebenarnya sudah mendekam di balik jeruji besi sejak 7 Juni 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan investasi. Tak berhenti di sana, ia kembali menghadapi masalah hukum baru pada 25 Juni 2026.
Pihak Bank Mandiri Taspen melaporkan N terkait dugaan pemalsuan surat atau dokumen resmi bank. Rentetan masalah hukum ini menunjukkan kompleksitas kasus yang melibatkan oknum mantan pegawai perbankan tersebut. Kini, nasib para korban bergantung pada keberhasilan polisi dalam menyita aset-aset yang telah diblokir tersebut.
Perlu dicatat, penggunaan pasal TPPU dalam kasus penipuan individu cukup jarang terjadi di level Polres, kecuali jika unsur-unsur pidananya sudah sangat kuat. Keputusan Polresta Banyumas menerapkan TPPU memberikan sinyal kuat bahwa ada upaya sistematis dari pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan.
Bagi masyarakat Banyumas, kasus ini menjadi pelajaran mahal mengenai pentingnya verifikasi tawaran investasi. Seringkali, iming-iming keuntungan yang tidak wajar menjadi pintu masuk penipu untuk mengelabui calon korbannya.
Upaya pemulihan kerugian korban melalui jalur TPPU akan menjadi ujian bagi efektivitas penyidikan Polresta Banyumas ke depan. Publik kini menanti langkah polisi berikutnya dalam membongkar aliran dana lainnya guna memaksimalkan pengembalian dana nasabah yang raib. Jika aset Rp10 miliar tersebut berhasil disita dan dikembalikan, setidaknya ada titik terang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi, meski mungkin tidak sepenuhnya menutupi total kerugian yang mencapai Rp25 miliar. Polisi dipastikan akan terus mengejar aset lain jika ditemukan bukti baru di masa mendatang.