JAKARTA — Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pendataan besar Badan Pusat Statistik yang menjangkau pelaku usaha dari semua skala, termasuk UMKM dan rumah tangga. Bagi pelaku usaha, data ini menentukan arah kebijakan dan strategi bisnis; bagi pemerintah, hasilnya menjadi dasar untuk membaca kondisi ekonomi secara lebih utuh.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ekonomi rumah tangga ikut dimasukkan karena menjadi bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional. Dengan begitu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mengumpulkan data usaha, tetapi juga memetakan hubungan antara aktivitas usaha dan kondisi ekonomi rumah tangga.
Sensus Ekonomi 2026 memotret UMKM, sebaran usaha, dan rumah tangga
Amalia menyebut hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memuat sejumlah informasi penting, mulai dari jumlah dan karakteristik pelaku usaha di seluruh skala, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian, sebaran usaha di berbagai wilayah, hingga kondisi ekonomi rumah tangga. Semua itu dipakai pemerintah untuk menyusun program yang lebih pas sasaran.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta pada Senin, Amalia menegaskan bahwa data sensus juga bermanfaat bagi pelaku usaha. Informasi yang terkumpul bisa dipakai untuk menyusun strategi bisnis, mencari lokasi investasi, sampai menghitung kebutuhan tenaga kerja.
“Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi,” kata Amalia. Kalimat itu menegaskan satu hal sederhana: tanpa data yang lengkap, kebijakan rawan meleset. Dan dalam urusan ekonomi, meleset sedikit saja bisa berimbas luas ke lapangan kerja, investasi, dan daya saing usaha kecil.
Langkah BPS memasukkan rumah tangga juga menarik perhatian karena selama ini sensus ekonomi identik dengan pencatatan dunia usaha. Namun, ekonomi rumah tangga kerap berkelindan dengan sektor usaha kecil, perdagangan rumahan, jasa, sampai pola konsumsi yang ikut membentuk permintaan pasar. Dari situ, gambaran ekonomi nasional jadi lebih dekat ke realitas lapangan.
Pendataan door to door berlangsung 15 Juni-31 Agustus 2026
Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara rumah ke rumah atau door to door pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Rentang waktu ini memberi ruang bagi petugas BPS untuk menjangkau wilayah yang luas dan beragam, dari pusat kota sampai kawasan permukiman yang banyak diisi pelaku usaha kecil.
Untuk memastikan masyarakat mengenali petugas resmi, BPS membekali mereka dengan tiga atribut. Pertama, tanda pengenal dengan QR Code untuk verifikasi. Kedua, rompi resmi petugas sensus ekonomi. Ketiga, surat tugas dari BPS. Tiga perlengkapan ini penting, karena pendataan besar seperti sensus sering rawan disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab.
Amalia meminta masyarakat menerima petugas dan memberi jawaban yang benar. Ia merangkumnya dengan pesan singkat: “TIR”, singkatan dari Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga. Pesan itu mudah diingat. Ringkas. Tapi isinya serius.
Bagi warga, imbauan ini berarti satu hal praktis: saat petugas datang, periksa identitas mereka sebelum memberikan keterangan. QR Code dan surat tugas bisa membantu verifikasi awal. Langkah kecil, tapi berguna untuk menghindari penipuan yang kerap menyasar program pendataan resmi.
Data dijamin rahasia, tidak untuk pajak
BPS menegaskan kerahasiaan data masyarakat dilindungi undang-undang. Lembaga itu merujuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.
Penjelasan soal perlindungan data ini penting karena sebagian masyarakat masih khawatir jawaban dalam sensus akan dipakai untuk kepentingan lain. BPS mencoba menutup kekhawatiran itu dengan jaminan hukum. Artinya, data yang diberikan responden tidak semestinya berujung pada urusan pajak, melainkan dipakai untuk statistik dan perumusan kebijakan.
Amalia juga menekankan bahwa manfaat kebijakan yang disusun dari hasil sensus akan kembali dirasakan masyarakat. Pernyataan itu menggarisbawahi logika dasar sensus: warga memberi data, negara menyusun kebijakan, lalu hasilnya kembali ke publik dalam bentuk program yang lebih tepat sasaran.
Di lapangan, hasil SE2026 juga bisa jadi rujukan penting bagi pemerintah daerah. Data tentang persebaran usaha, karakteristik UMKM, dan kondisi rumah tangga dapat membantu daerah membaca kantong-kantong ekonomi yang aktif, wilayah yang butuh dorongan investasi, sampai sektor yang memerlukan tenaga kerja tambahan.
Gambaran seperti ini membuat Sensus Ekonomi 2026 lebih dari sekadar kegiatan rutin statistik. Ini soal peta ekonomi terbaru. Dan bagi pelaku usaha kecil, satu angka dari BPS bisa berpengaruh pada keputusan besar: buka cabang, menambah karyawan, atau bertahan di lokasi yang ada. Satu detail yang menggigit: pendataan lapangan berlangsung selama 78 hari, dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.