DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster membantah keras tudingan bahwa dirinya menolak program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah pusat. Untuk membuktikan dukungannya, Koster telah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare guna membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kabupaten dan kota se-Bali.
Bantahan Gubernur Koster ini muncul setelah ratusan massa mendatangi kantor gubernuran pada Selasa lalu (30 Juni) untuk menyatakan keraguan mereka terhadap komitmen pemerintah daerah Bali dalam mengimplementasikan program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Koster kemudian merasa perlu memberikan klarifikasi resmi, terutama setelah beredarnya beragam pemberitaan di media sosial yang dinilainya tidak akurat.
“Kami mengajak semua komponen masyarakat Bali untuk mengedepankan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Gubernur Koster dalam pernyataan tertulis yang dirilis Sabtu (6 Juli), berusaha meluruskan pemahaman publik mengenai posisinya.
Langkah Nyata Dukungan Program Nasional
Koster menerangkan bahwa bentuk nyata dukungan terhadap MBG sudah dibuktikan dengan pengajuan lahan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 20 Mei 2025. Lahan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota Bali dan siap menjadi lokasi pembangunan SPPG yang akan menunjang pelaksanaan program makan bergizi untuk siswa.
“Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah nyata dalam mendukung berbagai program strategis nasional. Pertama, penyediaan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas SPPG, program MBG yang tersebar di kota dan kabupaten se-Bali,” jelas Koster, menekankan bahwa dukungannya bukan sekadar retorika semata.
Komitmen Pemprov Bali tidak hanya terbatas pada MBG. Gubernur juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lebih dari 2 hektare untuk pembangunan fasilitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Proyek lain yang juga mendapat perhatian adalah sekolah rakyat di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang telah mengalokasikan lahan 5,67 hektare. Pembangunan fasilitas ini sudah hampir rampung dengan persiapan penerimaan siswa baru mulai dijalankan.
Pelurusan Narasi dan Tanggung Jawab Daerah
Koster mengakui bahwa aksi massa yang datang ke kantor gubernuran mencerminkan kekhawatiran sebagian masyarakat akan implementasi program pusat. Namun, gubernur merasa penting memperjelas bahwa dia memahami sepenuhnya tatanan bernegara modern.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.