Pekerja Manusia Segera Punah, Presiden Sudah Siapkan Aturan Baru

JAKARTA — Era di mana korporasi bisa berjalan tanpa satu pun staf manusia di kantor mulai menemukan titik terang regulasinya. Presiden Argentina, Javier Milei, baru saja mengajukan rancangan undang-undang yang memberikan status hukum bagi perusahaan yang sepenuhnya dijalankan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Langkah ini menempatkan Argentina sebagai pionir global dalam melegalkan entitas bisnis yang dikendalikan oleh agen AI atau robot otonom. Konsep yang disebut sebagai non-human corporations ini memungkinkan mesin mengambil keputusan bisnis krusial tanpa intervensi langsung dari karyawan organik di lapangan.

Mengapa Aturan Ini Penting bagi Masa Depan Bisnis?

Ketertarikan Milei terhadap otomatisasi total bukan sekadar narasi futuristik. Ia ingin menjadikan Argentina sebagai pusat pengembangan AI dunia dengan memanfaatkan cuaca dingin dan melimpahnya pasokan energi di wilayah Patagonia yang sangat ideal untuk pembangunan pusat data berskala raksasa.

Secara ekonomi, langkah ini adalah upaya agresif untuk menarik investasi asing. Investor sering kali membutuhkan kepastian hukum sebelum menanamkan modal miliaran dolar di teknologi baru. Dengan adanya payung hukum khusus, perusahaan berbasis AI tidak lagi beroperasi di area abu-abu, melainkan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk beroperasi.

Dampak langsung bagi dunia industri adalah efisiensi operasional yang ekstrem. Bayangkan sebuah model bisnis di mana departemen sumber daya manusia, keuangan, hingga logistik dikelola oleh algoritma yang tidak butuh istirahat, gaji bulanan, atau cuti tahunan.

Bagi perusahaan, ini adalah efisiensi murni. Namun bagi tenaga kerja, ini menjadi sinyal nyata bahwa peran manusia dalam struktur korporasi konvensional memang sedang dipertaruhkan.

Kritik, Akuntabilitas, dan Realitas di Lapangan

Kendati terdengar revolusioner, proposal Milei menuai kritik tajam. Sejarawan Yuval Noah Harari menjadi salah satu sosok yang memperingatkan soal bahaya memangkas peran manusia. Masalah utamanya terletak pada akuntabilitas: siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat keputusan yang merugikan atau ilegal?

Para pengacara korporasi sendiri cenderung melihat usulan ini sebagai sesuatu yang tidak sedrastis dugaan publik. Lawrence Cunningham, Direktur Weinberg Center for Corporate Governance, menyebut bahwa menghapus peran manusia sepenuhnya dalam waktu dekat masih terlalu jauh.