JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Kementerian Kehutanan mencatat pembentukan 16.403 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia hingga pengujung tahun 2025. Program ini menghasilkan Nilai Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) mencapai Rp1,29 triliun, yang kini menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pemerintah menargetkan percepatan hilirisasi dan perluasan pasar ekspor pada 2026. Fokus kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani hutan secara signifikan melalui peningkatan nilai tambah produk di tingkat lokal, bukan sekadar menjual komoditas mentah.
Data Nasional KUPS Hingga 2025
Berdasarkan data resmi Kemenhut, akses kelola kawasan hutan seluas 8.323.671 hektare telah diberikan kepada masyarakat. Total 11.065 unit Surat Keputusan Perhutanan Sosial telah diterbitkan, mencakup 1.420.189 kepala keluarga sebagai penerima manfaat langsung. KUPS menjadi wadah kolektif bagi para petani ini untuk menjalankan usaha produktif di lahan kelola mereka.
Kinerja ekonomi yang dihasilkan sektor ini menunjukkan tren positif. NEKON nasional yang menyentuh angka Rp1,29 triliun membuktikan bahwa lahan hutan memiliki potensi bisnis yang besar jika dikelola dengan manajemen kelompok yang tepat.
Jawa Timur Dominasi Transaksi
Provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas dengan catatan nilai ekonomi tertinggi di Indonesia. Hingga akhir 2025, provinsi ini mengelola 438 persetujuan perhutanan sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan luas lahan 196.165 hektare.
Jumlah KUPS di Jawa Timur mencapai 880 unit, mencakup 46,38 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. Capaian ini menyumbang Rp447 miliar atau hampir 30 persen dari total NEKON nasional. Kualitas KUPS di wilayah ini pun bervariasi, mulai dari kelas Biru, Perak, Emas, hingga kelas Platina yang telah memiliki standar operasional profesional.
Strategi Hilirisasi dan Ekspor 2026
Tahun 2026 menjadi titik balik bagi KUPS untuk naik kelas. Pemerintah mendorong transformasi kelembagaan agar kelompok tani hutan beralih menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial yang lebih legal dan bankable. Strategi utamanya mencakup penguatan hilirisasi produk serta pembangunan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
Komoditas kopi kini menjadi tulang punggung, dengan 62 persen produksi kopi di Jawa Timur ditopang oleh sektor perhutanan sosial. Kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, dilakukan untuk memastikan produk-produk KUPS memiliki standar kualitas yang memenuhi persyaratan pasar internasional.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Program ini memiliki dampak langsung pada ekonomi perdesaan. Transformasi ke hulu-hilir memungkinkan terciptanya industri lokal yang menyerap tenaga kerja. Selain itu, standarisasi produk dari pengolahan hingga pengemasan akan membantu petani hutan memotong rantai distribusi yang panjang. Hasilnya, pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rumah tangga di sekitar hutan diharapkan meningkat secara stabil.
Beberapa daerah telah memulai langkah konkret untuk mendukung target 2026. Sebagai contoh, di Boyolali, kelompok tani hutan mampu memproduksi minyak kayu putih hingga 1.600 kilogram per tahun dengan nilai ekonomi mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Maluku Utara, fokus diarahkan pada pengembangan rumah produksi gula aren untuk mendukung agroforestri skala besar.
Pemerintah juga mulai memetakan 12 lokasi prioritas sebagai model integrasi akses daerah (IAD). Pendekatan ini menggabungkan penyediaan alat berat, infrastruktur jalan tani, dan pendampingan pemasaran. Sinergi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap KUPS tidak hanya mampu berproduksi, tetapi juga kompetitif di pasar terbuka.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.