Di tengah kasus tersebut, pemerintah tidak menghentikan MBG. Program ini tetap masuk daftar prioritas dan terus diperluas sepanjang 2026.
| Komponen | Data |
|---|---|
| SPPG aktif | 21.102 unit per Januari 2026 |
| Penerima manfaat | 59,86 juta orang |
| Anggaran 2026 | Rp268 triliun |
| Porsi untuk MBG | 93 persen atau Rp240 triliun |
| Target SPPG | 36.617 unit |
Skema pencairan dana juga dibuat langsung dari KPPN ke rekening SPPG daerah. Dari total dana operasional, 70 persen dialokasikan untuk bahan baku, 20 persen untuk operasional, dan 10 persen untuk insentif mitra. Pola ini dipakai untuk mempercepat belanja sekaligus menjaga distribusi tetap lancar.
Dampaknya terasa langsung ke dapur penyedia, sekolah penerima, dan rantai pasok pangan di daerah. Jika target 36.617 SPPG tercapai, volume pengadaan bahan baku akan melonjak besar, membuka pasar baru bagi pemasok lokal, tapi juga menuntut pengawasan ketat agar titik layanan tidak jadi celah penyimpangan. Pemerintah kini berada di posisi yang sensitif: MBG harus terus jalan, namun transparansi belanja dan tata kelola BGN ikut disorot lebih tajam.
Nama Nanik Sudaryati Deyang kini berada di pusat perhatian karena ia memimpin lembaga yang sedang dikejar target sekaligus dibayangi perkara hukum. Ke depan, arah audit, pembenahan pengadaan, dan kecepatan ekspansi SPPG akan menjadi penentu apakah BGN bisa memulihkan kepercayaan publik sambil menjaga MBG tetap stabil.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.