SEMARANG — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memukul operasional tanggap bencana di Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah terpaksa memangkas drastis kuota distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyebutkan ketersediaan bantuan air bersih kini merosot tajam. Dari rencana awal sebanyak 123 juta liter, kapasitas yang sanggup disediakan BPBD se-Jawa Tengah kini hanya tersisa di kisaran 44-46 juta liter. Artinya, terjadi penurunan hingga 70-an juta liter air akibat lonjakan biaya operasional.
Dampak Kenaikan Biaya Operasional
Perubahan drastis ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga BBM, termasuk jenis solar nonsubsidi. Sebelum kondisi tersebut terjadi, BPBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 123 juta liter air bersih yang mencakup biaya transportasi dan sumber daya manusia.
“Jadi yang tadinya 123 sampai 127 juta liter, dengan adanya kenaikan harga BBM, akhirnya kita kemarin ketemu di angka sekitar 44-46 juta liter. Itu total bantuan air yang tersedia saat ini, yang kita siapkan,” jelas Bergas pada Sabtu (18/7/2026).
Kenaikan harga BBM memaksa pihak otoritas untuk melakukan revisi anggaran. Efisiensi dilakukan pada biaya operasional agar distribusi air tetap bisa berjalan meski dengan volume yang jauh lebih terbatas dibanding target awal.
Distribusi di Wilayah Terdampak
Sepanjang periode 5 Juni 2026 hingga saat ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi penyaluran air bersih telah mencapai sekitar 3 juta liter. Bantuan tersebut menyasar 15 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang mengalami kekeringan paling parah.
Dari total penyaluran tersebut, Kabupaten Klaten menjadi penerima bantuan dengan volume terbesar, yakni mencapai 1,3 juta liter. Dengan sisa bantuan yang berada di angka 40-an juta liter, Bergas tetap optimistis stok tersebut mampu mencukupi permintaan kebutuhan air masyarakat hingga akhir tahun 2026.
Bagi warga di wilayah terdampak, menyusutnya volume bantuan air ini menuntut efisiensi penggunaan air di tingkat rumah tangga. Keterbatasan armada dan melonjaknya biaya logistik menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah untuk menjangkau desa-desa yang mengalami krisis air akibat fenomena musim kemarau panjang tahun ini.
Langkah penyesuaian biaya operasional yang dilakukan BPBD menjadi krusial untuk memastikan distribusi tetap menjangkau titik-titik krusial di daerah. Pemerintah daerah kini memantau ketat pergerakan kebutuhan di lapangan agar sisa cadangan air dapat terdistribusi secara tepat sasaran.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.